Content: / /

Drs. Ayub Khan DPR RI Fraksi IX Bersama BKKBN Sosialisasi Pengembangan Kampung KB

Politik Dan Pemerintahan

31 Agustus 2018
Drs. Ayub Khan DPR RI Fraksi IX Bersama BKKBN Sosialisasi Pengembangan Kampung KB

Drs. H. Ayub Khan M.Si, anggota Komisi IX DPR RI dalam Sosialisasi Kampung KB

Lumajang (lumajangsatu.com) – BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama Mitra Kerja menggelar sosialisasi pengembangan kampung KB di Lumajang. Bertempat di Desa Selok Gondang Kecamatan Sukodono, sosialisasi dihadiri ratusan peserta dan Drs. H. Ayub Khan M.Si anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, Jum’at (31/08/2018).

H. Yen Rizal Makmur SP.MM, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur menyatakan selama tahun 2017 di Jawa Timur sudah terbentuk 748 Kampung Kb dan tahun 2018 sedang proses 625 Kampung KB. Di Lumajang, tingkat pengendalian penduduknya sangat baik, dan rata-rata satu keluarga memiliki dua anak ada juga yang tiga namun jumlahnya sangat sedikit.

“Kita terus bentuk Kampung KB, di Lumajang kampung KB-nya sangat bagus, peran serta dari masyarakat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa cukup aktif,” jelas Yen Rizal Makmur.
kampung kb
KB bukan hanya persoalan alat kontrsepsi, namun lebih luas tentang perencanaan keluarga, anak mulai dalam kandungan, anak baru lahir, balita hingga manula. Pro aktif kader penggerak Posyandu dalam mengawasi balita sangat besar peranannya dalam memberantas anak gizi buruk yang masih saja ditemukan di daerah, khusunya di pedesaan.

“Kita terus dorong bina keluarga dan bina remaja di Desa untuk aktif, sehingga dengan keluarga berencana akan tercipta generasi bangsa yang berkulitas.” tuturnya.

Baca juga : Biduan Lumajang Ramai Tanggapan di Musim Nikahan Bulan Haji

Sementara itu, Drs. H. Ayub Khan M.Si, anggota Komisi IX DPR RI menyatakan angka gizi buruk secara nasional masih cukup tinggi. Dengan kampung KB, diharapkan angka gizi buruk bisa ditekan dengan cara melakukan pengawasan sejak bayi dalam kandungan, saat lahir hingga menginjak dewasa.

Sosialissi pengembangan Kampung KB adalah bagian dari pengawasan dan intervesi pemerintah agar program keluarga berencana di Desa bisa berjalan. Dirinya akan siap memperjuangkan kebutuhan masyarkat desa dibidang kesehatan, semisal pembangunan sarana kesehatan, bantuan obat-obatan dan bantuan makanan tambahan bagi bayi dan ibu hamil dan menyusui.

“Kalau untuk bantuan saya akan upayakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, memang harus dipikul bersama, baik pemerinah pusat hingga desa dan juga masyarakat,” pungkasnya.(Yd/red)

Tinggalkan Komentar

Facebook

Twitter

Redaksi