Content: / /

Komunikasi Kebangsaan Alternatif Redam Polarisasi Politik

Politik Dan Pemerintahan

22 April 2019
Komunikasi Kebangsaan Alternatif Redam Polarisasi Politik

Achmad Arifulin Nuha, S.Sos.I, M.Ikom, Pengamat Komunikasi Politik dan Kepala Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAI Syarifuddin - Lumajang.

Pesta demokraksi telah dilaksanakan. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, legislatif berjalan dengan lancar. Meski beberapa lokasi ada letupan - letupan kecil masalah. Secara umum pelkasaan pemilu di negara indonesai ini mandapatkan apresiasi dari banyak kalangan. Bahkan beberapa negara sahabat mengucapkan selamat terhadat pemilih di Indonesai.

Karena Pemilu tahun 2019 ini, memang cukup menarik disimak. Terutama dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua masing masing pemilih terjadi polarisasi. Satunya kubu pasangan calon nomer satu, satu kelompok lagi kubungnya pasangan calon nomer urut dua.

Akibat polarisasi ini, seakan-akan pemilih calon legislatif seakan tenggelam. Pembicaraan publik hanya tertuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak hanya di dunia nyata ( Public realty) tapi juga di dunia maya ( Public Virtual).

Komunikasi kedua pendukung terus mengeras. Sehingga tak jarangan dari kedua kebuh saling terjadi bullying.  Bahkan dalam dunia maya seringa kali terjadi perang meme, perang hastaq hingga perang status dan komentae  antara member grub-grup media sosial.

Belum lagi dalam era kecanggihan teknologi komunikasi ini, pendukung masing-masing kubu menggunakan buzzer guna melakukan probaganda politik.  Tujuannya melakukan pengaruh pada pada masyarakat luas.

Bahkan tak jarang, masing masing kontestan memanfaatkan isu-isu sensitif bagi masyarakat Indonesia yang pluralitsik tersebut. Hingga menyinggung persoalan-persoalan agama. Akibatnya, polarisasi pun makin berjarak.

Teknologi komunikasi berupa internet, algoritmanya juga mendukung polarisasi tersebut. Misal, jika kita membuka link pada isu pasangan calon atau kelompiok tertentu, maka kita akan dibanjiri dengan materi yang berkaitan dengan pasangan calon dan kelompok tertentu tersebut.

Hasil sementara Pemilu melalui Quik Count telah dipublikasi oleh sejumlah media mainstrim. Tak ketinggalan pula, media sosial ikut juga meramaikan hasil pemilihan umum tersebut. Baik pemilih presiden maupun legislatif.

Untuk pemilihan presiden, pasangan calon nomer urut satu versi lembaga survei memenangkan kontestasi. Selisih 10-8 persen antara pasangan calom presiden Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Saling Klaim

Kemenangan sementara versi lembaga survai bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut satu ini, membuatkan kubu nomer urut satu merasa diatas angin. Apalagi, disparitasnya cukup tinggi dengan margin erorr hasil lembag hitung cepat lembaga sureai mencapai lima persen.

Bahkan kubu pasangan calon nomer urut satu pun mengaku kemenangannnya versi lembag survei tersebut. kubu pasangan calon petahana ini langsung memberikan konfrensi pres atas kemanangannya versi lembag survei.

Meski bagi kubu pasangan calon nomer urut satu. Kemenangan aslinya masih menuggu hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi melihat hasil lembaga survei ini, kubu pasangan calon nomer urut satu ini menyakini menjadi pemenangnya.

Hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei ini, juga mendapatkan tanggapan dari kubungan pasangan calon nomer urut dua. Mereka mengaku menjadi pemenanganya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Prabowo mengaku berdasar hasil penghitungan cepat versi timnya. Disparitasnya hampir sama sebagaimana diumumkan lembaga survei.  Ya, berkisaran antara 10- hingga delapan persen.

Akibat kedua kubu saling klaim kemenangangan ini, kosntelasi politik kembali menghangat.  Sejatinya, setelah kontestasi pemilihan, polariasi kedua kubu  cenderung reda. Meski ditingkat elit kubu pasangan calon tenang-tenang saja, tapi di grass root justru sebaliknya.

Media mainstream terus mempublikasi hasil pemilihan umum versi lembaga survai hitung cepat. baik pemilihan peresiden maupun wakil presiden dan partai politik. Bahkan media online pun juga menyadur hasil publikasi dari hitung cepat ini.  Tak terkecuali media sosial seperti Facebook, Twitter, Intagram dan  lainnya.

Khusu di  medsos, kubu pasangan calon nomer urut dua juga membantah kemenangan dari kubu pasangan calon nomer urut satu versi lembaga survei. Bahkan bermunculan data hasil pemilihan presiden dan wakil presiden memenangkan kelompok kubu nomer urut dua.

Sehingga kedua kubu saling perang data kemenangan di dunia maya. tetutama di media sosial. Pendukung pasangan calon nomer urut satu tetap mengaku menjadi pemenangnya. Sebaliknya, kubu nomer urut dua juga mengklaim sebagai pemenangnya.

Alhasil, pasca pencoblosan pimilihan umum bukannya polarisasi makin mereda,  justru polarisasinya makin meruncing. Karena kedua kubu telah saling klaim kemenangan hasil pemilu. Itupun bisa dirasakan oleh publik.


Komunikasi Kebangsaan

Belum redanya, polarisasi kelompok pasca pencoblosan ini harus ditangkap bagi masing masing elit pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terutama masing masing elit partai politik. mereka harus memberikan pendidikan poltik yang baik bagi pengikutnya.

Bukan malah, elit politik mempertontonkan klaim kebenarannya masing masing, dalam kontek pemilihan umum ini.  Elit justru  mempertonton komunikasi verbal maupun nonverbal yang emosional. Sehingga publik yang terpapar oleh informasi keduanya makin meningkatkan suhu politik

Sebagai warga negara yang taat akan hukum, semua telah mafhum atas persolan dalam pemilihan umum harus diserahkan pada lembaga hukum bila tak puas dengan regulasi dan hasil Pemilu. Namun,  berhak menentukan hasil pemilihan umum adalah KPU. Jika tidak puas bisa ke Mahkamah Konstitusi.

Mengutip, Tokoh Filusuf, Jurgen Habermas, tentang Teori komunikasi emasipatoris. Komunikasi sehrausnya menjadi ruang publik melakukan delebertif ( pembebasan atas sekat sekat). Ruang komunikasi yang dialogis yang berpijak pada nillai-nilai kultural ini akan menjadi payung kehidupan yang harmonis.

Maka dalam konteks politik ini, komunikasi model Habermas ini, akan menjadi alternatif dalam gagasan solusi politik. Seharusnya,  komunikasi kedua elit politik ini menghasilkan komunikasi  menyejukkan pada pendukungnya. Jangan saling klaim kemenangan.

Maka komunikasi kebangsaan plihannya . Komunikasi yang mengedepankan nilai nilai kutural semangat kebersaaama, gotongroyong, toleransi, kterbukaan, sopan satun.  Dan nilai nilai seberanya terlah tercemin dalam idiologi bangsa, Pancasila.  Komunikasi dengan nilai itu,  akan menjadi solusi dalam meredam polarisasi politik di Indonesai. 

Kedua pasangan calon harus bisa duduk satu meja dan mempertotonkan kemesraan berbangsa dan bernegara. Komunikasi keduanya harus mengedepankan semangat nilai -nilai kebangsaan. Bukan komunikasi rivalitas dan kelompok. Nantinya merugikan rakyat dan Indonesia dimata dunia.

Kedua kubuh harus saling menahan diri. baik elit politik maupun pendukungnya. mari kita hormati hasil pemilihan umum sampai KPU mengumumkan pemenangnya. karena keputusan KPU ini hasil riilnya. kepada semua pendukung harus saling legowo atas hasil pengumuman KPU tersebut. karena semua elemen bangsa ini, memiliki tujuan yang sama. mereka semua ingin sama-sama memajukan bangsa Indonesai. Ini politik kebangsaannya. (red)

* Penulis, Achmad Arifulin Nuha, S.Sos.I, M.Ikom, Pengamat Komunikasi Politik dan Kepala Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAI Syarifuddin - Lumajang.

Tinggalkan Komentar

Facebook

Twitter

Redaksi