Perbedaan itu menunjukkan bahwa pemilihan pesantren tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang ditawarkan lembaga. Pilihan juga dipengaruhi oleh cara keluarga memahami agama, pendidikan, keberhasilan, dan masa depan ideal bagi anak.

Dalam perspektif sosiologi, pilihan pendidikan tidak pernah sepenuhnya bersifat individual. Ia dibentuk oleh sejarah sosial keluarga, pengalaman pendidikan orang tua, tradisi keagamaan, jaringan pergaulan, kemampuan ekonomi, dan posisi keluarga dalam masyarakat. Semua itu memengaruhi apa yang dianggap baik, pantas, mungkin, dan sesuai.

Pierre Bourdieu menyebut kecenderungan yang terbentuk melalui pengalaman sosial tersebut sebagai habitus. Habitus bukan aturan tertulis dan bukan pula keputusan yang sepenuhnya disadari. Ia merupakan seperangkat disposisi yang membuat seseorang cenderung menilai, memilih, dan bertindak dengan cara tertentu.

Habitus membuat sebagian pilihan terasa alamiah. Bagi keluarga yang tumbuh dalam tradisi pesantren, keputusan memondokkan anak mungkin tidak membutuhkan perdebatan panjang. Kehidupan bersama kiai, pembelajaran kitab, kesederhanaan, dan tradisi khidmah telah menjadi bagian dari dunia yang mereka kenal. Pesantren bukan sekadar salah satu pilihan sekolah, melainkan kelanjutan dari sejarah keluarga.

Sebaliknya, keluarga tanpa pengalaman pesantren mungkin melihat keputusan mondok sebagai langkah besar. Mereka mempertanyakan pola pengasuhan, keamanan, komunikasi dengan anak, pendidikan formal, fasilitas, dan prospek lulusan. Bukan berarti religiositas mereka lebih lemah. Mereka hanya berangkat dari pengalaman sosial dan horizon pendidikan yang berbeda.

Di sini terlihat bahwa pilihan pesantren bukan sekadar hasil perhitungan mengenai kelebihan dan kekurangan lembaga. Pilihan tersebut lahir dari perjumpaan antara habitus keluarga dan karakter sosial pesantren.

Setiap pesantren memiliki corak, tradisi, reputasi, bahasa, serta gambaran tentang santri ideal. Ada pesantren yang menempatkan penguasaan kitab dan kedekatan dengan kiai sebagai pusat pendidikan. Ada yang mengintegrasikan tradisi kepesantrenan dengan sekolah formal. Ada pula yang menonjolkan tahfiz, bahasa asing, teknologi, kewirausahaan, atau orientasi pendidikan global.

Keragaman tersebut menjadikan pesantren sebagai suatu arena pendidikan yang berlapis. Keluarga tidak hanya bertanya apakah sebuah pesantren berkualitas, tetapi juga apakah pesantren itu terasa cocok dengan dunia sosial mereka. Kecocokan inilah yang sering disampaikan melalui kalimat sederhana: “Sepertinya anak kami lebih cocok di sana.”

Namun, rasa cocok tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk oleh kedekatan antara habitus keluarga dan kultur lembaga. Cara pesantren berbicara tentang pendidikan, tampilan fisik, profil pengasuh, jenis program, biaya, aturan, hingga gaya komunikasi di media sosial dapat membuat suatu keluarga merasa menjadi bagian dari dunia tersebut. Pada saat yang sama, keluarga lain mungkin merasa asing atau tidak cukup pantas berada di dalamnya.

Dengan demikian, keluarga memang memilih pesantren, tetapi pesantren secara tidak langsung juga menyeleksi keluarga. Seleksi itu tidak selalu terjadi melalui ujian masuk. Biaya pendidikan, bahasa promosi, prosedur pendaftaran, standar akademik, pola komunikasi, dan citra santri ideal dapat membentuk batas sosial mengenai siapa yang merasa mampu dan layak untuk masuk.

Di sinilah konsep modal Bourdieu menjadi penting. Modal ekonomi menentukan kemampuan keluarga membayar biaya pendidikan dan kebutuhan selama mondok. Modal budaya memengaruhi kemampuan membaca kurikulum, memahami reputasi lembaga, mendampingi proses seleksi, serta mempersiapkan anak. Modal sosial menyediakan jaringan yang memberi informasi, rekomendasi, dan rasa percaya. Sementara modal simbolik bekerja melalui nama besar, reputasi pengasuh, atau prestise lembaga.

Keluarga dengan komposisi modal berbeda akan memiliki ruang pilihan yang berbeda pula. Ada yang dapat membandingkan banyak pesantren dan memilih lembaga yang paling sesuai dengan aspirasi mereka. Ada yang harus menyesuaikan keinginan dengan biaya, jarak, informasi, atau keterbatasan akses. Semua keluarga dapat memiliki harapan, tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama untuk mengubah harapan menjadi pilihan nyata.

Karena itu, kebebasan memilih pendidikan sebenarnya tidak pernah terbagi secara merata. Apa yang terlihat sebagai pilihan pribadi juga merupakan cerminan struktur sosial. Orang tua memang mengambil keputusan, tetapi keputusan itu dibuat dalam batas-batas yang dibentuk oleh modal yang mereka miliki.

Pilihan pesantren juga berkaitan dengan aspirasi mengenai masa depan dan lintasan sosial keluarga. Sebagian orang tua ingin mempertahankan tradisi keagamaan yang telah diwariskan. Sebagian ingin memberikan kepada anak pengalaman religius yang tidak mereka peroleh. Sebagian lainnya berharap pesantren dapat mempertemukan kesalehan, prestasi akademik, kemampuan bahasa, jaringan sosial, dan peluang mobilitas.

Dalam hal ini, keluarga tidak hanya memilih pendidikan untuk kondisi anak hari ini. Mereka sedang memproyeksikan posisi yang diharapkan dapat ditempati anak pada masa depan. Pilihan pesantren menjadi bagian dari strategi mempertahankan, meningkatkan, atau bahkan mengubah lintasan sosial keluarga.

Hal tersebut tidak berarti orang tua memondokkan anak hanya demi status atau mobilitas. Sosiologi tidak bertugas mencurigai ketulusan beragama. Sosiologi justru memperlihatkan bahwa motif keagamaan dan kepentingan sosial dapat hadir secara bersamaan. Keinginan memiliki anak yang saleh dapat berjalan beriringan dengan harapan agar ia berpendidikan, percaya diri, memiliki jaringan luas, dan memperoleh masa depan yang baik.

Persoalannya muncul ketika selera suatu kelompok dianggap sebagai ukuran universal mengenai pesantren yang bermutu. Fasilitas lengkap, program internasional, penggunaan bahasa asing, dan tampilan digital yang profesional dapat menjadi tanda kualitas bagi sebagian keluarga. Bagi keluarga lain, kedalaman kitab, kesederhanaan, sanad keilmuan, dan khidmah kepada guru justru menjadi ukuran utamanya.

Tidak ada selera pendidikan yang sepenuhnya netral. Selera berkaitan dengan posisi sosial dan sekaligus dapat berfungsi sebagai pembeda. Bourdieu menyebut proses ini sebagai distingsi: pilihan digunakan, secara sadar ataupun tidak, untuk membangun batas simbolik antara “pendidikan yang sesuai dengan kami” dan pilihan yang dilekatkan kepada kelompok lain.

Nama pesantren tertentu kemudian tidak hanya menunjukkan tempat anak belajar. Ia juga dapat menyampaikan identitas keluarga: tradisional, modern, moderat, mapan, kosmopolitan, atau dekat dengan jaringan keagamaan tertentu. Pesantren memperoleh nilai simbolik yang berbeda-beda di mata kelompok sosial yang berbeda.

Perkembangan ini tidak otomatis buruk. Keragaman pesantren menunjukkan kemampuan lembaga tersebut merespons kebutuhan masyarakat. Namun, ia perlu direfleksikan ketika perbedaan corak berubah menjadi hierarki prestise dan segmentasi kelas. Pesantren tertentu dapat semakin identik dengan keluarga yang memiliki modal kuat, sedangkan pesantren lainnya ditempatkan pada lapisan lebih rendah dalam imajinasi sosial masyarakat.

Jika kecenderungan tersebut dibiarkan, arena pendidikan pesantren dapat ikut mereproduksi struktur sosial yang telah ada. Anak-anak dari keluarga bermodal kuat bertemu, membentuk jaringan, dan memperoleh tambahan modal dalam lingkungan yang sama. Sementara anak dari keluarga dengan modal terbatas semakin sulit memasuki ruang pendidikan yang dianggap prestisius.

Pesantren memiliki sejarah penting sebagai ruang pembentukan moral sekaligus jalan mobilitas sosial. Karena itu, peningkatan mutu perlu terus berjalan bersama keterbukaan akses. Profesionalisasi dan pengembangan fasilitas memang membutuhkan biaya, tetapi ukuran kemajuan pesantren tidak seharusnya berhenti pada kemampuan menarik keluarga dengan modal ekonomi dan budaya yang kuat.

Pada akhirnya, pilihan pesantren tidak hanya menjelaskan kualitas lembaga yang dipilih. Ia juga mengungkap sejarah sosial, struktur modal, selera, dan aspirasi keluarga yang memilihnya. Pesantren yang dianggap ideal oleh sebuah keluarga merupakan hasil perjumpaan antara dunia sosial yang telah membentuk keluarga dan masa depan yang mereka bayangkan bagi anak.

Karena itu, pertanyaannya bukan hanya “pesantren mana yang dipilih?”, tetapi juga: habitus siapa yang membuat pesantren itu terasa paling sesuai, modal apa yang memungkinkan pilihan tersebut, dan posisi sosial seperti apa yang ingin dipertahankan atau diperjuangkan melalui pendidikan anak?

Dengan melihat pertanyaan-pertanyaan itu, pilihan pesantren tidak lagi tampak sebagai keputusan privat yang berdiri sendiri. Ia menjadi jendela untuk membaca hubungan antara agama, pendidikan, keluarga, dan struktur sosial.*

*Penulis : Putri Nadiyatul Firdausi, S.KPm, M.Sos, Dosen Sekaligus Ketua LPM Universitas Islam Syarifuddin (UNISYA) Lumajang, Jawa Timur. 

Di sinilah Pencak Sholat menjadi lebih dari sekadar rangkaian gerak bela diri. Ia merupakan praktik budaya-spiritual yang hidup di tengah masyarakat Pandalungan. Di dalamnya terdapat pertemuan antara gerak tubuh, latihan kedisiplinan, doa, ritual keagamaan, dan pembentukan batin.

Pencak Sholat karena itu tidak cukup dipahami sebagai perpaduan antara pencak silat dan salat. Di balik gerakannya terdapat proses pendidikan diri. Tubuh dilatih agar terkendali, pikiran diarahkan agar lebih tenang, dan kehidupan batin dibentuk melalui nilai-nilai spiritual. Dari sinilah Pencak Sholat menarik untuk dibaca dalam perspektif konseling spiritual.

Dari Pencak Silat ke Pencak Sholat

Pada dasarnya, pencak silat mengajarkan seseorang menghadapi kemungkinan ancaman dari luar. Tubuh dilatih agar mampu bergerak, bertahan, menghindar, dan menghadapi lawan. Ada keberanian, ketangkasan, kekuatan, dan kemampuan mengendalikan tubuh.

Pencak Sholat membawa orientasi tersebut ke arah yang berbeda. Pertarungan tidak lagi terutama diarahkan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Kemampuan bela diri tidak hanya diukur dari seberapa kuat seseorang menghadapi lawan, tetapi juga dari seberapa mampu ia mengendalikan dirinya.

Perubahan orientasi ini penting. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin mampu menghadapi orang lain, tetapi belum tentu mampu mengendalikan kemarahannya sendiri. Ia mungkin memiliki kekuatan tubuh, tetapi belum tentu memiliki ketenangan batin.

Pencak Sholat mempertemukan latihan fisik dan spiritualitas dalam satu proses. Gerakan tubuh tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan doa, ritual, dan pembentukan kesadaran. Tubuh menjadi medium untuk membangun kedisiplinan, sementara spiritualitas memberikan arah bagi penggunaan kekuatan tersebut.

Dengan demikian, Pencak Sholat memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal mengintegrasikan tubuh, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang tubuh tidak dipisahkan secara kaku dari pengetahuan tentang kehidupan batin.

Tradisi Spiritual Masyarakat Pandalungan

Pencak Sholat merupakan bagian dari pengetahuan budaya yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat Pandalungan. Tradisi ini tidak hanya dipelajari sebagai teknik gerak, tetapi juga melalui proses pembelajaran yang sarat dengan nilai spiritual.

Dalam proses tersebut, guru atau kiai memiliki peranan penting. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana tubuh bergerak, tetapi juga bagaimana seseorang bersikap, menjalani disiplin, memahami makna ritual, dan mengendalikan dirinya. Proses belajar karena itu tidak semata-mata bersifat teknis. Ada hubungan guru dan murid yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Praktik Pencak Sholat juga tidak dapat dilepaskan dari suasana spiritual. Doa, ritual, dan pembiasaan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Bahkan, waktu pelaksanaan yang dilakukan dalam suasana malam memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan latihan bela diri pada umumnya.

Hal yang penting adalah bahwa unsur spiritual tersebut bukan sekadar tambahan setelah latihan fisik selesai. Spiritualitas justru melekat dalam keseluruhan proses. Gerak tubuh, disiplin, doa, relasi dengan guru, dan pembentukan sikap menjadi satu kesatuan pengalaman.

Karena itu, Pencak Sholat dapat dibaca sebagai salah satu cara masyarakat Pandalungan memahami hubungan antara tubuh dan kehidupan spiritual.

Tubuh sebagai Jalan Menuju Ketenangan Batin

Ada satu hal yang menarik dari Pencak Sholat: jalan menuju ketenangan batin justru dimulai dari tubuh.

Latihan pencak membutuhkan konsentrasi, ketekunan, disiplin, pengendalian napas, dan kemampuan mengendalikan respons tubuh. Seseorang tidak dapat melakukan gerakan dengan baik jika pikirannya tidak hadir dalam latihan. Tubuh yang tidak terkendali juga akan menghasilkan gerakan yang tidak terarah.

Dalam konteks Pencak Sholat, latihan tersebut bertemu dengan praktik seperti wudu, ruku, dan sujud. Gerakan-gerakan tersebut dapat dipahami bukan hanya sebagai aktivitas fisik, tetapi sebagai bagian dari pengalaman spiritual yang mempertemukan tubuh dan kesadaran.

Di sinilah tubuh menjadi lebih dari sekadar objek latihan. Tubuh menjadi sarana untuk membangun kesadaran diri.

Pengendalian tubuh secara perlahan diarahkan pada pengendalian diri. Seseorang belajar menahan gerak yang tidak perlu, mengatur respons, menjaga konsentrasi, dan mengikuti aturan. Dalam proses yang berulang, disiplin fisik dapat berkembang menjadi disiplin batin.

Dengan kata lain, Pencak Sholat mengajarkan bahwa ketenangan tidak selalu dimulai dari pikiran. Ia dapat dimulai dari tubuh yang dilatih untuk tertib dan terkendali.

Ketika Pencak Menjadi Konseling Spiritual

Di sinilah perspektif konseling spiritual menjadi menarik.

Konseling spiritual pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang penyelesaian masalah, tetapi juga membantu seseorang menemukan makna, ketenangan, arah hidup, dan kekuatan dalam menghadapi persoalan melalui dimensi spiritual. Konseling semacam ini melihat manusia bukan hanya sebagai makhluk psikologis, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan akan makna dan hubungan spiritual.

Jika dilihat dari perspektif tersebut, Pencak Sholat memiliki sejumlah proses yang dapat berfungsi sebagai penguatan kehidupan batin. Kesadaran terhadap tubuh, kedisiplinan latihan, pengendalian diri, doa dan ritual spiritual, serta refleksi terhadap kehidupan menjadi bagian dari proses pembentukan diri.

Pencak Sholat tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai konseling. Para pelakunya pun mungkin tidak menggunakan istilah tersebut. Namun, sebuah praktik budaya tidak harus menggunakan istilah konseling untuk memiliki fungsi yang bersifat konseling.

Ketika seseorang dilatih untuk mengenali dirinya, mengendalikan dorongan emosional, membangun kedisiplinan, menemukan ketenangan, dan menghubungkan pengalaman hidup dengan nilai spiritual, di dalamnya terdapat proses pertolongan terhadap kehidupan batin.

Karena itu, Pencak Sholat dapat dipahami sebagai praktik spiritual yang memiliki fungsi konseling, meskipun bukan konseling profesional.

Menaklukkan Diri Sendiri

Kembali pada ungkapan Cak Uber, “Pencak Silat menghadapi orang lain, Pencak Sholat menaklukkan diri sendiri.”

Kalimat ini sesungguhnya dapat menjadi kunci untuk memahami keseluruhan filosofi Pencak Sholat.

Manusia memiliki banyak “lawan” yang tidak selalu terlihat. Amarah, kesombongan, ketakutan, hawa nafsu, ego, dan ketidakmampuan mengendalikan diri sering kali justru menjadi persoalan yang lebih sulit daripada menghadapi orang lain.

Karena itu, kemampuan seseorang bukan hanya ditentukan oleh kekuatan fisiknya, tetapi juga oleh kemampuannya mengendalikan dirinya. Dalam bahasa psikologi, hal ini berdekatan dengan gagasan tentang kesadaran diri dan pengendalian diri. Dalam perspektif spiritual, ia berkaitan dengan proses pembentukan batin dan pencarian ketenangan.

Pencak Sholat dengan demikian mengubah makna bela diri. Bela diri tidak lagi hanya berarti kemampuan menghadapi dunia luar, tetapi juga kemampuan menjaga diri dari dorongan-dorongan internal yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain.

Guru, Kiai, dan Proses Pendampingan

Di balik proses tersebut terdapat peran guru atau kiai. Pencak Sholat tidak hanya diwariskan melalui gerakan, tetapi juga melalui keteladanan.

Guru mengajarkan teknik, tetapi pada saat yang sama mengajarkan sikap. Ia membentuk kebiasaan, mengarahkan kedisiplinan, menjelaskan makna spiritual, dan memberi contoh bagaimana kekuatan seharusnya digunakan.

Relasi guru dan murid menjadi bagian penting dari proses pembentukan diri. Seorang murid tidak hanya belajar bagaimana bergerak, tetapi juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih terkendali.

Dalam konteks inilah guru atau kiai dapat berfungsi sebagai pendamping spiritual. Pendampingan tersebut tidak selalu berlangsung dalam bentuk nasihat formal. Ia dapat berlangsung melalui pembiasaan, keteladanan, latihan, dan relasi yang terus menerus.

Aspek ini memperlihatkan bahwa proses pembentukan batin dalam Pencak Sholat tidak berlangsung secara individual semata. Ada komunitas, ada guru, dan ada nilai-nilai yang diwariskan.

Pencak Sholat dan Kesehatan Batin

Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, kegelisahan, konflik, dan kelelahan mental, pencarian terhadap ketenangan batin menjadi semakin penting. Berbagai pendekatan kesehatan mental berusaha membantu manusia menemukan cara untuk menghadapi tekanan kehidupan dan membangun kesejahteraan psikologis.

Pencak Sholat menawarkan perspektif yang tumbuh dari kebudayaan sendiri. Ketenangan tidak hanya dicari melalui pikiran, tetapi juga dilatih melalui tubuh, disiplin, relasi sosial, dan spiritualitas.

Di sinilah tradisi lokal menjadi penting. Ia bukan sekadar peninggalan masa lalu yang perlu dipertontonkan, tetapi juga dapat menjadi sumber pengetahuan untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk dirinya.

Pencak Sholat menunjukkan bahwa kesehatan batin dapat dibangun melalui praktik yang sederhana: mengatur tubuh, menjaga disiplin, belajar mengendalikan diri, membangun hubungan dengan guru dan komunitas, serta mendekatkan diri kepada Tuhan.

Bukan Pengganti Psikolog atau Konselor

Namun, membaca Pencak Sholat sebagai praktik yang memiliki fungsi konseling spiritual tidak berarti menjadikannya pengganti psikolog atau konselor profesional.

Pencak Sholat bukan terapi psikologis untuk semua persoalan. Konseling profesional memiliki pendidikan, kompetensi, metode, kode etik, dan batas kewenangan yang jelas. Ketika seseorang menghadapi persoalan psikologis yang serius, tetap diperlukan bantuan tenaga profesional.

Pencak Sholat lebih tepat dipahami sebagai praktik budaya-spiritual yang memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan dan kesehatan batin, terutama melalui pengendalian diri, kedisiplinan, makna spiritual, dan relasi sosial.

Karena itu, yang diperlukan bukan mempertentangkan kearifan lokal dengan ilmu konseling modern. Justru keduanya dapat dipertemukan. Ilmu konseling dapat membantu menjelaskan dimensi psikologis dari praktik budaya, sementara tradisi lokal dapat memberikan perspektif kontekstual tentang bagaimana manusia membangun ketenangan dan makna hidup.

Menjaga Pengetahuan Lokal

Pencak Sholat pada akhirnya bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ia adalah pengetahuan lokal tentang hubungan antara tubuh, jiwa, spiritualitas, dan kehidupan sosial.

Tantangannya adalah bagaimana tradisi semacam ini didokumentasikan dan dipahami tanpa mereduksinya menjadi sekadar pertunjukan budaya. Ketika sebuah tradisi hanya dilihat dari bentuk luarnya, makna yang terkandung di dalamnya dapat perlahan hilang.

Pencak Sholat perlu dipahami bersama masyarakat pendukungnya, termasuk nilai, pengalaman, ritual, relasi guru-murid, dan pandangan hidup yang menyertainya.

Sebab, di balik gerakan pencak terdapat pelajaran tentang manusia. Bahwa kekuatan bukan hanya kemampuan untuk mengalahkan orang lain. Kekuatan juga berarti kemampuan mengendalikan diri.

Dan mungkin, di tengah kehidupan yang semakin bising, manusia tidak selalu membutuhkan cara baru untuk melawan dunia. Ia justru membutuhkan cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Pencak Sholat, dengan segala kesederhanaan tradisinya, mengajarkan bahwa perjalanan menuju ketenangan itu dapat dimulai dari tubuh, gerakan, disiplin, dan akhirnya sampai pada batin.*

*Penulis : Bambang Subahri, S.Psi., M.Si, Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Syarifuddin (UNISYA) Lumajang Penerima Beasiswa Penelitian Kementerian Kebudayaan RI

Menurut saya, pesantren tidak perlu takut terhadap perubahan. Sebab, pesantren sejak awal bukan lembaga yang berhenti pada satu bentuk. Pesantren tumbuh, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Yang perlu dijaga bukan semua bentuk lama, melainkan nilai-nilai yang menjadi jati dirinya.

Dalam penelitian tentang konstruksi dan transformasi budaya pesantren berbasis Aswaja, saya melihat bahwa perubahan di pesantren dapat berlangsung tanpa harus memutus hubungan dengan tradisi. Pesantren justru dapat mempertahankan nilai yang sudah baik sambil mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Di sinilah pengelolaan perubahan menjadi penting.

Perubahan yang tidak dikelola dengan baik memang bisa menimbulkan persoalan. Pesantren dapat saja mengikuti berbagai perkembangan, tetapi perlahan kehilangan arah. Sebaliknya, jika terlalu takut berubah, pesantren bisa kesulitan menjawab kebutuhan santri dan masyarakat yang terus bergerak.

Karena itu, kita perlu membedakan antara nilai dan bentuk. Nilai-nilai seperti tawassuth, tasamuh, tawazun, i’tidal, serta semangat amar ma’ruf nahi mungkar merupakan bagian penting dari budaya pesantren berbasis Aswaja. Sementara bentuk-bentuk yang digunakan untuk menanamkan nilai tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan. Teknologi, misalnya, bukanlah identitas pesantren. Ia hanyalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana alat itu digunakan untuk memperkuat pendidikan dan tidak menggeser nilai yang menjadi dasar pesantren.

Dalam proses seperti ini, peran kyai sangat penting. Kyai bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai penggerak perubahan. Ketika kyai memiliki keyakinan dan kemampuan dalam mengarahkan perubahan, santri akan lebih mudah dilibatkan. Perubahan tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi menjadi bagian dari kehidupan pesantren.

Namun, perubahan tidak mungkin hanya dibebankan kepada kyai. Santri juga harus diberi ruang untuk terlibat. Mereka bukan sekadar penerima budaya, tetapi ikut menjalankan dan meneruskan budaya tersebut. Interaksi antara kyai dan santri menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses transformasi budaya pesantren.
Saya kira di sinilah letak tantangan pesantren sekarang. Jangan sampai perubahan dipahami sebagai keharusan untuk meniru lembaga lain. Setiap pesantren memiliki sejarah, pengalaman, tradisi, dan karakter sendiri. Apa yang berhasil di satu pesantren belum tentu harus diterapkan dengan cara yang sama di pesantren lain.

Perubahan juga tidak selalu harus dilakukan secara cepat. Ada perubahan yang memang membutuhkan waktu. Budaya tidak bisa dipindahkan begitu saja melalui sebuah aturan. Ia perlu dikenalkan, dipahami, dibiasakan, kemudian menjadi bagian dari perilaku warga pesantren. Karena itu, pengelolaan perubahan di pesantren membutuhkan kesabaran sekaligus keteguhan arah.

Pengalaman sejumlah pesantren menunjukkan bahwa tradisi dan perubahan sebenarnya bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Pesantren dapat tetap memelihara tradisi keilmuan dan nilai keagamaannya, sementara pada saat yang sama melakukan pembaruan dalam kelembagaan, pendidikan, pengelolaan, maupun cara berinteraksi dengan masyarakat.

Pesantren yang kuat bukan pesantren yang tidak pernah berubah. Pesantren yang kuat adalah pesantren yang tahu apa yang harus dipertahankan dan apa yang perlu diperbarui. Ia terbuka terhadap perkembangan, tetapi tidak mudah kehilangan arah. Ia menerima hal baru, tetapi tetap memiliki ukuran untuk menilai apakah sesuatu sesuai dengan nilai yang diyakininya.

Karena itu, saya memandang perubahan bukan sebagai ancaman bagi pesantren. Perubahan justru dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat pesantren, selama dikelola dengan kesadaran terhadap jati diri. Tradisi tidak harus ditinggalkan agar pesantren dapat maju. Sebaliknya, tradisi yang dipahami dengan baik dapat menjadi pijakan untuk melangkah ke masa depan.

Pesantren boleh berubah. Bahkan dalam banyak keadaan, pesantren memang harus berubah. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah jati dirinya. Sebab, ketika perubahan tetap berpijak pada nilai, pesantren tidak sedang meninggalkan masa lalu. Ia sedang membawa nilai-nilai baik dari masa lalu untuk menjawab kebutuhan masa depan.*

*Penulis : Dr. Aminatuz Zahroh, M.Pd.I, Pakar Manajemen Pendidikan Islam yang mengajar di Universitas Islam Syarifuddin Lumajang Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, rata-rata biaya pendidikan peserta didik per tahun di jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai Rp4,56 juta. Sementara itu, untuk jenjang SMP mencapai Rp7,34 juta dan jenjang SMA/SMK menembus Rp10,19 juta per tahun.

Rincian biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan harian hingga berkala, seperti transportasi, seragam sekolah, pembelian buku, alat tulis, uang saku, serta kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.

Di sisi lain, indeks bantuan PIP yang disalurkan pemerintah saat ini masih berkisar di angka Rp450 ribu per tahun untuk siswa SD, Rp750 ribu untuk siswa SMP, dan Rp1,8 juta untuk siswa SMA/SMK.

Jika dikalkulasi secara saksama, nilai manfaat PIP jenjang SD hanya mampu memenuhi sekitar 9,87 persen dari total kebutuhan biaya sekolah, jenjang SMP sebesar 10,22 persen, dan SMA/SMK sebesar 17,66 persen. Ketimpangan ini dinilai berpotensi menjadi beban finansial yang berat bagi keluarga prasejahtera.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi, meminta pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian nilai manfaat PIP demi menjamin keberlanjutan pendidikan peserta didik.

"Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas," tegas Bang Pur, sapaan akrab H. Muhamad Nur Purnamasidi.

Politisi Golkar tersebut menambahkan, evaluasi dan penyesuaian alokasi anggaran Belanja Fungsi Pendidikan menjadi kunci penting agar bantuan tepat sasaran. Dengan adanya penyesuaian nilai manfaat PIP, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia dari keluarga prasejahtera yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan biaya.(Red)

Semangat memperkuat tata kelola tersebut mengemuka saat Bupati Lumajang Indah Amperawati menerima audiensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Provinsi Jawa Timur di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (10/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, menyampaikan rencana pelaksanaan Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang pada 13 November 2026.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus membahas berbagai persoalan hukum tata negara dan administrasi negara yang berkembang di tengah masyarakat.

“Di tahun 2026 ini kami berencana mengadakan Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 November 2026,” ujar Himawan.

Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur telah berdiri selama 45 tahun. Selama perjalanan tersebut, asosiasi aktif menggelar berbagai kegiatan akademik, termasuk seminar dan forum pengembangan keilmuan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara.

Kehadiran asosiasi di Lumajang dinilai membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas jejaring dengan kalangan akademisi sekaligus memperoleh perspektif keilmuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tak berhenti pada kegiatan seminar, Himawan juga menawarkan dukungan tenaga ahli kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh masukan akademis ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum tata negara maupun administrasi pemerintahan.

“Kami juga siap bersinergi dengan menjadi tenaga ahli yang bertujuan selalu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga negara,” katanya.

Kerja sama pemerintah dengan akademisi hukum diharapkan tidak berhenti pada kepentingan pengembangan keilmuan. Lebih jauh, kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Masukan dari akademisi dan tenaga ahli dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memastikan kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan tata kelola dan pijakan hukum yang semakin kuat, pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam audiensi tersebut, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur juga menyampaikan permohonan dukungan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menunjang pelaksanaan Seminar Nasional yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.

Pertemuan itu menjadi pintu awal bagi terbangunnya kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan kalangan akademisi hukum.

Bukan sekadar forum akademik, kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan perspektif hukum dan keilmuan dalam setiap langkah pemerintahan, sehingga kebijakan yang lahir semakin kuat secara hukum dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Red).

Pesan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, saat memberikan pembinaan kepada guru PAUD melalui kegiatan outbound dan game based learning di Wisata Randu Pinus, Kecamatan Ranuyoso, Kamis (10/9/2026).

Menurut Dewi, guru PAUD memiliki peran jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan materi pembelajaran. Guru menjadi sosok yang berinteraksi langsung dengan anak sekaligus ikut membentuk karakter mereka sejak usia dini.

“Guru PAUD bukan sekadar pengajar, tetapi juga pendamping, teladan, pengasuh, sekaligus pembentuk karakter anak. Kualitas pendidikan PAUD sangat dipengaruhi oleh kualitas guru dan bagaimana lembaga tersebut dikelola secara bersama-sama,” ujarnya.

Karena itu, Dewi menilai kekompakan menjadi salah satu kunci dalam membangun lembaga PAUD yang kuat. Guru dan pengelola tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus memiliki komunikasi, kepercayaan, dan tujuan yang sama.

Konsep tersebut sengaja diterapkan dalam kegiatan outbound dan *game based learning*. Peserta diajak mengikuti berbagai permainan kelompok yang secara tidak langsung melatih komunikasi, membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, hingga memahami pentingnya pembagian peran dalam sebuah tim.

“Ketika semua dapat berkomunikasi, saling percaya, saling mendukung, dan memiliki tujuan yang sama, maka pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan,” katanya.

Dewi menegaskan, penguatan PAUD juga tidak hanya berbicara mengenai kemampuan guru dalam mengajar. Tata kelola lembaga menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian.

Pembagian tugas yang jelas, administrasi yang tertib, serta komunikasi yang efektif diperlukan agar lembaga dapat memberikan pelayanan secara optimal. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara guru dan pengelola dengan TP PKK, pemerintah desa dan kelurahan, TP PKK kecamatan, hingga Dinas Pendidikan.

“Kita tidak ingin lembaga PAUD hanya berjalan karena rutinitas. Kita ingin PAUD binaan PKK memiliki tata kelola yang tertib, administrasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, serta pelayanan pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.

Menurutnya, tata kelola yang baik pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika sebuah lembaga dikelola secara tertib, setiap pihak akan memahami tanggung jawabnya, koordinasi menjadi lebih mudah, dan kebutuhan pendidikan anak dapat ditangani secara bersama.

Dewi juga meminta TP PKK kecamatan serta desa dan kelurahan untuk terus memberikan perhatian kepada para guru PAUD binaan PKK. Pembinaan, kata dia, tidak boleh berhenti setelah kegiatan selesai, tetapi harus diterapkan dalam pengelolaan lembaga sehari-hari.

Kegiatan outbound tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para guru dan pengelola PAUD untuk membawa energi baru ke lingkungan kerja masing-masing.

Sebab, pendidikan anak usia dini tidak dibangun oleh satu orang. Ketika guru, pengelola, pemerintah, dan masyarakat mampu berjalan dalam satu tujuan, maka fondasi pendidikan anak sejak usia dini akan semakin kuat.

Pada akhirnya, kekompakan para pendidik bukan hanya soal bekerja bersama, tetapi menjadi modal penting untuk menghadirkan layanan PAUD yang lebih berkualitas bagi anak-anak di Kabupaten Lumajang (Red).

Bantuan tersebut diberikan melalui dukungan Bank Jatim setelah Bupati Lumajang Indah Amperawati mengetahui kondisi dan kebutuhan sejumlah anak yatim yang tetap bersemangat menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.

Enam sepeda itu diterima Bunda Indah di Lobi Kantor Bupati Lumajang, Rabu (9/9/2026).

Perhatian terhadap anak-anak tersebut bermula ketika Bunda Indah mengetahui kisah mereka. Di antara penerima bantuan, terdapat anak yatim yang harus menjalani pendidikan dengan kondisi ekonomi keluarga yang cukup memprihatinkan. Bahkan, salah satu ibu dari anak tersebut harus bekerja di luar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Saya menemukan anak-anak yatim yang sedang bersekolah. Ada yang ibunya bekerja di luar negeri, kemudian ada juga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi, selain yatim, kondisi perekonomian mereka memang membutuhkan perhatian,” ujar Bunda Indah.

Bunda Indah tidak serta-merta memutuskan memberikan sepeda. Ia terlebih dahulu memastikan bantuan tersebut benar-benar dibutuhkan dan aman digunakan oleh anak-anak.

Salah satunya dengan menanyakan jarak rumah masing-masing anak menuju sekolah. Pertimbangan itu penting agar sepeda yang diberikan tidak justru membahayakan karena jarak tempuh yang terlalu jauh.

“Saya tanyakan jarak rumah mereka ke sekolah. Kalau terlalu jauh, saya juga tidak berani memberikan sepeda. Tetapi karena jaraknya masih terjangkau dan aman untuk bersepeda, saya menjanjikan sepeda ini sebagai penyemangat sekaligus fasilitas bagi mereka,” jelasnya.

Kepedulian tersebut kemudian mendapat respons dari Bank Jatim. Enam unit sepeda gowes disiapkan untuk mendukung aktivitas anak-anak tersebut, terutama saat berangkat dan pulang sekolah.

Bunda Indah menyampaikan apresiasi kepada Bank Jatim yang bergerak cepat merespons kebutuhan tersebut.

“Bank Jatim merespons dengan sangat baik dan cepat. Saya menyampaikan terima kasih atas bantuan enam unit sepeda ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak,” katanya.

Bagi keenam anak penerima bantuan, sepeda tersebut bukan sekadar sarana transportasi. Ada harapan agar setiap kayuhan menuju sekolah menjadi pengingat bahwa masih banyak pihak yang peduli terhadap pendidikan dan masa depan mereka.

Bunda Indah pun berpesan agar anak-anak tersebut tidak merasa sendirian dalam meraih cita-cita. Keterbatasan ekonomi maupun kehilangan orang tua, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti belajar.

“Yang terpenting, semoga ini menjadi penyemangat mereka untuk terus sekolah, terus belajar, dan jangan merasa sendiri karena banyak yang peduli terhadap mereka,” pungkasnya.

Bantuan enam sepeda tersebut menjadi bagian dari sinergi Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Bank Jatim dalam memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat.

Dari sebuah sepeda, terselip pesan sederhana: bahwa perhatian kecil dapat menjadi dorongan besar bagi seorang anak untuk terus melangkah. Bukan hanya menuju sekolah, tetapi juga menuju masa depan dan cita-cita yang ingin diraihnya (Red).

Pendaftaran program tersebut dibuka mulai 9 hingga 18 September 2026. Menariknya, seluruh proses pendaftaran hingga pemberian beasiswa tidak dipungut biaya.

Program yang digulirkan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Lumajang itu menyasar mahasiswa baru semester 1 yang telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berakreditasi Unggul.

Beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang Diploma III (D3), Diploma IV nonkedinasan (D4), hingga Strata 1 (S1).

Kepala Dinsos-P3A Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengajak calon penerima memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi.

“Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan,” ujar Indriono, Kamis (9/9/2026).

Siapa yang Berhak Mendaftar?

Calon penerima merupakan mahasiswa baru semester 1 dari keluarga tidak mampu yang telah diterima di PTN terakreditasi Unggul melalui jalur SNBP atau SNBT.

Selain itu, mahasiswa dan orang tua atau wali harus berdomisili sebagai penduduk Kabupaten Lumajang. Pendaftar juga disyaratkan belum menikahndan tidak sedang menerima KIP Kuliah.

Untuk kategori keluarga tidak mampu, pendaftar diutamakan berasal dari keluarga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1–5.

Namun, memenuhi persyaratan administrasi belum otomatis menjadi penerima. Calon penerima masih harus mengikuti proses verifikasi lapangan.

Jangan Sampai Dokumen Kurang

Calon pendaftar perlu menyiapkan sejumlah dokumen, di antaranya surat permohonan dan formulir pendaftaran, pas foto berwarna 3x4, fotokopi KTP dan KK, serta fotokopi ijazah SMA/SMK/MA sederajat yang telah dilegalisir.

Dokumen lainnya meliputi bukti diterima di PTN, bukti penerimaan melalui jalur SNBP atau SNBT, serta surat keterangan dari PTN bahwa mahasiswa tidak sedang menerima KIP Kuliah.

Pendaftar juga harus melampirkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang diketahui kepala desa/lurah. Selain itu, terdapat surat pernyataan belum pernah kawin dan bersedia tidak kawin selama proses pendidikan.

Bagi yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, sertifikat atau piagam penghargaan juga dapat dilampirkan.

Indriono menegaskan kelengkapan dokumen menjadi salah satu bagian penting dalam proses verifikasi.

“Dokumen menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Karena itu, kami mengimbau calon pendaftar memeriksa kembali kelengkapannya sebelum mengajukan pendaftaran,” katanya.

Tiga Tahap Seleksi

Seleksi penerima beasiswa dilakukan melalui tiga tahapan.

Pertama, pendaftaran dan verifikasi administrasi. Dokumen calon pendaftar akan diperiksa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua, pemetaan dan verifikasi lapangan.Calon penerima yang lolos tahap administrasi akan mengikuti proses verifikasi lapangan.

Ketiga, penetapan.Hasil keseluruhan proses seleksi akan menjadi dasar penetapan penerima beasiswa.

Pendaftaran Hanya Sampai 18 September

Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran pada 9–18 September 2026 melalui formulir resmi program atau kode QR yang tercantum dalam pengumuman.

Pendaftaran dapat diakses melalui bit.ly/BeasiswaLmJg2026.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan program beasiswa. Seluruh proses pendaftaran dan pemberian beasiswa tidak dipungut biaya. Karena itu, calon peserta tidak perlu memberikan uang atau pembayaran kepada pihak mana pun.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui nomor 085-204-953-944, Instagram @dinsos_pppa_lumajang, serta situs resmi Dinsos-P3A Kabupaten Lumajang.

Program ini diharapkan menjadi jalan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani persoalan biaya.

Bagi calon pendaftar, jangan menunggu hari terakhir. Pastikan status penerimaan di PTN, cek seluruh persyaratan, lengkapi dokumen, dan segera lakukan pendaftaran sebelum 18 September 2026 (Red).

Patroli tersebut berlangsung pada Rabu (9/9/2026) malam dengan menyasar sejumlah lokasi, mulai kawasan perbankan dan rumah ATM, hutan jati hingga permukiman warga.

Salah satu sasaran patroli yakni Bank BRI Unit Senduro. Petugas memantau situasi di sekitar lokasi sekaligus berdialog dengan petugas keamanan atau security.

Dalam dialog tersebut, polisi mengingatkan security untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dapat terjadi saat situasi sepi.

Kapolsek Senduro AKP Wahono Pudji Santoso mengatakan patroli merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Patroli ini sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas,” kata Wahono, Kamis (10/9/2026).

Dari kawasan perbankan, petugas kemudian bergerak menuju kawasan hutan jati di Desa Sarikemuning. Di lokasi tersebut, polisi melakukan pemantauan melalui strong point.

Selain mengantisipasi tindak kriminal pada malam hari, keberadaan petugas juga untuk mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban, termasuk balap liar.

Patroli kemudian dilanjutkan dengan menyambangi warga di Desa Senduro. Polisi berdialog langsung dengan masyarakat sekaligus menyampaikan imbauan agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Wahono menegaskan patroli malam akan dilakukan secara rutin dengan pola dan sasaran yang menyesuaikan kondisi wilayah. Titik-titik yang dianggap rawan akan menjadi perhatian petugas.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan. Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Menurutnya, keamanan tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran polisi. Peran aktif masyarakat dan komunikasi yang baik dengan aparat menjadi bagian penting dalam mencegah gangguan kamtibmas.

“Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” kata Wahono.

Polsek Senduro memastikan patroli akan terus ditingkatkan, terutama pada jam-jam rawan. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari (Red).

Pesan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Desa (Musdes) Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Rabu (9/9/2026) malam. Forum ini turut dihadiri Bhabinkamtibmas Polsek Kunir Aipda Agus Suyono bersama Babinsa Kunir Pelda Arief.

Musdes diikuti Kepala Desa Karanglo Abdul Rohim, perangkat desa, Ketua BPD Karanglo, serta perwakilan masyarakat yang terdiri atas ketua RT dan RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa menjadi bagian dari penguatan sinergi antara aparat kewilayahan, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain mengawal situasi keamanan, forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi warga terkait berbagai kebutuhan dan pembangunan desa.

Aipda Agus Suyono mengatakan Musdes merupakan wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan secara terbuka.

“Musyawarah desa merupakan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dapat menyampaikan pendapat dan masukan secara terbuka demi kemajuan Desa Karanglo,” kata Agus.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar program pembangunan yang direncanakan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Tak hanya soal pembangunan, Agus juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Keamanan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Kunir Iptu Muljoko menegaskan pentingnya keaktifan Bhabinkamtibmas dalam berbagai kegiatan masyarakat di wilayah binaannya.

“Anggota kami di wilayah, khususnya Bhabinkamtibmas, harus aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Ini penting untuk membangun komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang ada di desa,” kata Muljoko.

Ia menyebut sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan.

“Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, setiap persoalan di masyarakat dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama. Kami berharap sinergi ini terus terjaga,” ujarnya.

Muljoko juga mengajak masyarakat Desa Karanglo menjaga kerukunan serta tidak ragu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas maupun Babinsa apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Musdes berlangsung tertib dan kondusif. Melalui forum tersebut, pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mampu mengakomodasi kepentingan warga serta menjadi pijakan dalam mendorong pembangunan Desa Karanglo secara berkelanjutan (Red).