Lumajang - Disamping memberikan kritik dan saran serta masukan, Pandangan Umum Fraksi di DPRD Lumajang juga memberikan sejumlah dukungan atas sejumlah kebijakan Pemkab Lumajang. Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat Paripurna DPRD memberikan mengapresiasi dukungan serta kesamaan pandangan seluruh fraksi DPRD terhadap keberadaan Stockpile Terpadu.
"Saya berterima kasih atas dukungan Fraksi PKB dan semua Fraksi atas kesamaan pandangan dan dukungan tentang pentingnya keberadaan Stockpile Terpadu," kata dia dalam kegiatan Rapat Paripurna III, di Gedung DPRD Lumajang, Senin (29/05)
Baca juga: Kebakaran Hutan di Gunung Pucang Ranggah Lumajang Diduga Angin Kencang
Menurut Cak Thoriq, keberadaan Stockpile Terpadu telah mengurai beberapa permasalahan pertambangan dan juga meningkatkan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan yang dimiliki.
Cak Thoriq juga mengatakan, bahwa untuk mengentas keberadaan penambang pasir ilegal dan pengusaha angkutan pasir yang menghindari Stockpile Terpadu. Pihaknya akan terus berupaya agar keberadaan Stockpile Terpadu menjadi satu solusi dalam tata kelola pertambangan. Dimana salah satu titik pentingnya adalah menghindari terjadinya eksplorasi mineral bukan logam dan batuan tanpa disertai kewajiban membayar pajak daerah.
"Perangkat Daerah terkait terus saya dorong untuk bersinergi dan berkolaborasi sebagaimana harapan Fraksi PKB dan Fraksi PPP untuk menindak tegas oknum atau badan yang tidak taat membayar pajak," ujarnya.
Baca juga: Hujan Turun, Laskar Hijau Mulai Tanam Bambu di Lereng Gunung Lemongan Lumajang
Selain itu, dikatakan Cak Thoriq, bahwa kedepannya Satpol PP dan Instansi terkait termasuk TNI, POLRI, dan Kejaksaan juga akan diupayakan untuk meningkatkan frekuensi patroli dan pencegahan dalam rangka penertiban usaha tambang ilegal.
Cak Thoriq berharap, agar semua pihak dapat terus mendukung dan mendorong perkembangan Stockpile Terpadu.
Baca juga: Masjid Pilar Peradaban Islam
"Kami berharap dukungan dan dorongan dari semua pihak agar Stockpile Terpadu ini terus berkembang dan menjadi solusi terkait pertambangan yang selama ini terjadi," harapnya.
Rapat Paripurna DPRD Kali ini, membahas tentang Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Pengajuan Lima Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 2023, Jawaban Pengusul atas Pendapat Bupati Terhadap Satu Usul Raperda Inisiatif serta pembentukan Panitia Khusus. (Kom/red)
Editor : Redaksi