Lumajang - Seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Lumajang kini berfokus pada aspek manajerial dan sosial kultural sebagai elemen utama dalam menentukan kualitas kepemimpinan di lingkungan perangkat daerah (PD). Tahapan seleksi tersebut digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang di Unit Pelayanan Administrasi Kepegawaian, BKD Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (6/11/2024).
Saat kegiatan tersebut, Kepala BKD Kabupaten Lumajang Ari Murcono menjelaskan, bahwa penekanan pada dua aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala perangkat daerah tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga bisa menjadi penggerak perubahan yang signifikan di daerah.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
Menurutnya, kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari kemampuan administratif, tetapi juga dari kemampuan memahami dinamika sosial dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
“Tahapan seleksi ini menitikberatkan pada aspek manajerial dan sosial kultural, dua komponen krusial yang mendukung kepemimpinan efektif. Kami ingin calon kepala perangkat daerah yang mampu beradaptasi, merangkul inovasi, serta menggerakkan perubahan menuju arah yang lebih baik di Kabupaten Lumajang,” ungkapnya.
Ari berharap melalui seleksi tersebut, Kabupaten Lumajang dapat memperoleh pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai yang harus dipegang oleh calon pemimpin perangkat daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Baca juga: Badan POM Jember Evaluasi Program Keamanan Pangan di Kabupaten Lumajang
Dengan harapan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, BKD Kabupaten Lumajang menargetkan agar pejabat yang terpilih nantinya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(Kom/red)
Editor : Redaksi