Lumajang - Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang turun tangan menengahi polemik pengelolaan destinasi wisata unggulan Tumpak Sewu. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Kerja bersama Dinas Pariwisata dan pihak terkait pada Kamis (22/1/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Deddy Firmansyah, ini bertujuan mencari titik temu demi kepastian hukum dan stabilitas sosial di kawasan wisata tersebut. Deddy menegaskan bahwa Tumpak Sewu bukan sekadar objek wisata biasa, melainkan aset strategis daerah yang sudah mendunia.
Baca juga: HUT ke-15, NasDem Lumajang Targetkan Tambah Kursi Legislatif di Pemilu 2029
"Kami mengimbau seluruh pihak pengelola untuk menahan diri dan mengedepankan musyawarah. Tumpak Sewu adalah ikon internasional Lumajang, kondusivitasnya harus kita jaga bersama," tegas Deddy.
Sebagai solusi konkret, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, AP, M.Si, memaparkan rencana penyelesaian melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS). "Melalui PKS, tata kelola destinasi akan memiliki landasan yang jelas, sehingga pengelolaan dapat berjalan berkelanjutan dan adil bagi semua pihak," ujar Patria.
Baca juga: Satu Komando, DPC PPP Lumajang Dukung Penuh Hasil Rakornas DPP
Rapat ini juga menghadirkan pihak-pihak yang bersinggungan langsung di lapangan, antara lain Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Agus Eko Purnomo, serta perwakilan pengelola, Tolib Ciko. Kehadiran mereka diharapkan mempercepat terwujudnya sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat desa.(Red)
Editor : Redaksi