Lumajang – Tertib administrasi menjadi salah satu kunci untuk memastikan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berjalan terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pencatatan, dokumentasi, serta evaluasi yang baik, setiap kegiatan dapat dipantau sekaligus diperbaiki sesuai kebutuhan warga.
Baca juga: PKK Lumajang Ajak Orang Tua Lengkapi Imunisasi Anak, Perlindungan Dimulai Sejak Dini
Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan pentingnya penguatan administrasi yang diimbangi inovasi kader dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, administrasi bukan sekadar urusan dokumen, melainkan instrumen penting untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas program pemberdayaan keluarga.
Pesan tersebut disampaikan Dewi Natalia saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu TP PKK Kabupaten Lumajang di Kantor Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai kader PKK memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat. Kedekatan ini menjadi modal untuk mengenali persoalan di lingkungan sekitar, menggali potensi lokal, serta menghadirkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
“Sebagai kader PKK harus terus berinovasi dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada agar setiap langkah kegiatan PKK dapat diterima dengan baik di masyarakat,” pesannya.
Dewi menekankan, inovasi perlu berjalan beriringan dengan administrasi yang tertata. Pencatatan program, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan laporan secara sistematis dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan.
Baca juga: Dihantam Ombak di Perairan Lumajang, Dua Nelayan Jember Selamat, Satu Masih Hilang
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Evaluasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga kesinambungan program sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PKK.
Selain itu, Dewi mendorong penguatan sinergi antara kader PKK, pemerintah desa, dan berbagai pihak terkait agar program pemberdayaan keluarga selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Langgar Jam Operasional, 25 Truk Ditindak Satlantas Polres Lumajang di Jalur Pasirian
Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah memanfaatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyampaikan usulan program pemberdayaan keluarga. Melalui forum tersebut, kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan desa.
Koordinasi lintas sektor juga perlu didukung pencatatan yang jelas agar program yang direncanakan, dilaksanakan, hingga dievaluasi memiliki kesinambungan. Dengan tata kelola yang tertib, pelaksanaan program diharapkan lebih mudah dipantau dan dikembangkan sesuai kondisi di lapangan.
Melalui penguatan administrasi, inovasi berbasis kearifan lokal, serta kolaborasi lintas sektor, TP PKK Kabupaten Lumajang terus mendorong peran kader dalam pemberdayaan keluarga. Upaya ini diharapkan menjadikan program PKK semakin terarah, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Red).
Editor : Redaksi