Lumajang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang menertibkan sejumlah reklame yang terpasang di sepanjang Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman. Penertiban dilakukan karena keberadaan reklame dinilai menghambat proses penataan jaringan telekomunikasi serta tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Baca juga: Polres Lumajang Amankan Dua Pria Terduga Pelaku Asusila terhadap Anak, Korban Mawar dan Melati
Penertiban menyasar reklame yang membentang dari kawasan Simpang Empat ST, Plaza hingga Jembatan Pelangi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penarikan kabel core bersama sekaligus menjaga ketertiban pemanfaatan ruang publik di kawasan perkotaan.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Lumajang, Agus Haryoto, mengatakan reklame yang menjadi sasaran penertiban telah diidentifikasi berdasarkan hasil pemantauan dan data perizinan yang tersedia.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan data yang tersedia, reklame yang menjadi sasaran penertiban tersebut dikategorikan tidak memiliki izin. Selain itu, beberapa penempatannya juga menghalangi proses penarikan kabel dalam rangka penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” jelasnya, Kamis (12/11/2026).
Pelaksanaan penertiban melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sinergi lintas instansi tersebut dilakukan agar penanganan reklame berjalan sesuai ketentuan sekaligus memastikan pekerjaan penataan infrastruktur telekomunikasi tidak terkendala di lapangan.
Agus menegaskan, pemasangan reklame di ruang publik harus memperhatikan aturan perizinan, tata ruang, serta ketentuan teknis yang berlaku. Pasalnya, fasilitas umum merupakan ruang bersama yang pemanfaatannya harus mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Baca juga: Bunda Indah: Semakin Terbuka Pemerintah, Semakin Tinggi Kepercayaan Masyarakat
Ia pun mengimbau masyarakat, pelaku usaha, dan penyelenggara reklame agar tidak memasang media promosi secara sembarangan tanpa terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi.
Pengurusan perizinan dapat dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame sesuai ketentuan.
“Setiap pemasangan reklame perlu memperhatikan ketentuan tata ruang, mengurus perizinan resmi melalui Mal Pelayanan Publik, serta memenuhi kewajiban pajak reklame. Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan tersebut agar tidak mengganggu fasilitas publik maupun infrastruktur yang ada,” ujarnya.
Baca juga: Lampaui Target Bupati, Kontingen Lumajang Borong 12 Emas di POPDA XV dan PEPARPEDA III Jatim 2026
Menurut Agus, kepatuhan terhadap aturan sejak awal dapat mencegah persoalan administratif maupun penertiban di kemudian hari. Karena itu, penyelenggara reklame perlu memastikan legalitas, lokasi pemasangan, dan persyaratan teknis sebelum memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan promosi.
Melalui penertiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang publik sekaligus mendukung percepatan penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
Penataan kawasan perkotaan diharapkan dapat berjalan seimbang dengan kepentingan dunia usaha, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta kenyamanan masyarakat (Red).
Editor : Redaksi