Lumajang – Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin transparan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, dan hasil pembangunan, semakin besar pula peluang publik untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Baca juga: Lampaui Target Bupati, Kontingen Lumajang Borong 12 Emas di POPDA XV dan PEPARPEDA III Jatim 2026
Hal tersebut ditegaskan Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau Bunda Indah, saat mengikuti wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara daring, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang.
Dalam kesempatan itu, Bunda Indah menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang memadai agar dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kinerja pemerintah daerah.
“Jadi kepercayaan masyarakat itu bisa dilihat dari keterbukaan informasi, Pak, kepada publik,” ujarnya.
Ia meyakini, semakin terbuka pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, semakin besar pula kepercayaan publik yang dapat dibangun.
Baca juga: Bunda Indah Apresiasi Pemasangan CCTV di Dusun, Sebut Jadi Inovasi Tata Kelola Lingkungan
“Jadi kalau kita semakin transparan, semakin terbuka, InsyaAllah rakyat semakin percaya, Pak. Trust kepada pemerintah masih akan meningkat,” ungkapnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, penguatan transparansi informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Lumajang yang amanah, manusiawi, dan berkeadilan.
Prinsip tersebut diharapkan tidak hanya menjadi komitmen dalam dokumen perencanaan, tetapi juga tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terutama melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memperoleh ruang evaluasi untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Baca juga: Ganggu Penataan Kabel Telekomunikasi, Satpol PP Lumajang Tertibkan Reklame di Jalan PB Sudirman
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Keterbukaan informasi pada akhirnya bukan hanya tentang menyampaikan sebanyak mungkin informasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkannya.
Dengan transparansi yang terus diperkuat, Pemkab Lumajang berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada kepentingan publik (Red).
Editor : Redaksi