Lumajang – Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang terus diperkuat melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Bea Cukai Probolinggo. Hingga minggu ketiga November 2026, sebanyak 20.361 batang rokok ilegal berhasil diamankan melalui kegiatan penindakan di sejumlah wilayah.
Baca juga: Polisi Gerebek Bengkel Las di Lumajang, Dua Pengedar Sabu dan Ganja Diciduk
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan pengawasan berkelanjutan untuk menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.
"Pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan cukai, tetapi juga bagaimana kita menjaga penerimaan negara. Karena dari penerimaan cukai tersebut, ada manfaat besar yang kembali kepada masyarakat melalui berbagai program kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan petani tembakau," jelasnya.
Berdasarkan data ekspose hasil operasi pemberantasan BKC ilegal periode Januari hingga minggu ketiga November 2026, Kecamatan Candipuro menjadi wilayah dengan jumlah penindakan terbanyak, yakni 10.055 batang.
Disusul Kecamatan Rowokangkung sebanyak 2.497 batang, Lumajang 1.982 batang, Tempursari 1.839 batang, Randuagung 1.264 batang, Pasirian 830 batang, Kedungjajang 287 batang, Jatiroto 281 batang, Klakah 278 batang, dan Pronojiwo sebanyak 232 batang.
Agus menambahkan, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui operasi penindakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pengumpulan informasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
"Pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan. Karena itu, sinergi dengan Bea Cukai Probolinggo dan seluruh unsur terkait terus diperkuat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal," ungkapnya.
Dalam materi ekspose bidang penegakan hukum, tercatat sepanjang 2025 telah dilaksanakan 80 kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dan 170 kegiatan pengumpulan informasi.
Sementara pada 2026, kegiatan tersebut diperkuat melalui 128 kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dan 240 kegiatan pengumpulan informasi. Sosialisasi ketentuan cukai juga dilakukan melalui media cetak, radio, dan media online.
Selain itu, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 2.862.687 batang rokok ilegal dan 4.896,72 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal telah dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai Rp4.458.925.912 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2.621.765.751.
Di sisi lain, Pemkab Lumajang juga terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten Lumajang menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp38.132.956.600. Sedangkan pada 2026, alokasi yang diterima sebesar Rp18.603.605.000.
Baca juga: Polres Lumajang Resmi Tahan Ibu Kandung Balita 2,5 Tahun, Kapolres Ungkap Hasil Penanganan Kasus
Untuk tahun 2026, anggaran tersebut dialokasikan ke bidang kesejahteraan masyarakat sebesar Rp9.601.555.500 atau 51,61 persen, bidang kesehatan Rp7.441.442.000 atau sekitar 40 persen, bidang penegakan hukum Rp1.480.607.500 atau 7,96 persen, serta kegiatan pendukung pengelolaan DBHCHT sebesar Rp80 juta atau 0,43 persen.
Menurut Agus, pemanfaatan DBHCHT harus diarahkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di bidang cukai.
"Kami berharap melalui pengawasan bersama, sosialisasi, dan partisipasi aktif masyarakat, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang semakin dapat ditekan. Dengan demikian, penerimaan negara tetap terjaga dan manfaat DBHCHT dapat dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Lumajang mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan masing-masing (Red).
Editor : Redaksi