Baca juga: Denny Caknan Sukses Menghibur Pendukung Paslon 02 Indah-Yudha di Stadion Semeru Lumajang
Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna menciptakan pelayanan yang bebas KKN, Polres Lumajang menggelar Penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Senin di halaman Mapolres Lumajang (21/10/2013). Kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolri agar keberadaan polisi dapat dirasakan sebgai pelayan Masyarakat.
"Kegitan ini tindak lanjut dari perintah Kapolri, agar keberadaan polisi bisa dirasakan oleh Masyarakat sebagai pelayan," Terang AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada sejumlah wartawan.
Upaya menuju birokrasi yang bersih bebas dari KKN sudah dilakukan sejak dulu dan kali ini kembali dideklarasikan agar semakin memantapkan dan mengigatkan polisi pada tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kapolres bertekad untuk lebih memperbaiki pola pelayanan kepada masyarakat agar keberadaan polisi bisa dirasakan. "Upaya ini sudah dilakukan dan kali ini kembali kita deklarasikan," Terang pria yang murah senyum itu.
Disingung adanya potongan hak-hak polisi yang dilakukan oleh pimpinan diatasnya, Ia menegaskan saat ini dijamian tidak akan ada lagi. Selaku pimpinan tertinggi Polri di Lumajang, menjamin semua yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota. "Saya jamin yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota, tidak ada lagi potongan-potongan," Tegasnya.
Ia meminta kepada masyarakat, untuk ikut membantu upaya polisi guna menciptkan birokrasi yang bebas dari KKN. Jika mengetahu ada oknum anggota yang melakukan KKN di bawah, maka Kapolres meminta agar segera dilaporkan kepada dirinya. "Kami minta peran serta masyarakat untuk ikut mengawsi kenerja polisi, jika ada oknum yang berbuat macam-macam maka langsung laporkan ke saya," Pungkasnya.(Yd/red)
"Kegitan ini tindak lanjut dari perintah Kapolri, agar keberadaan polisi bisa dirasakan oleh Masyarakat sebagai pelayan," Terang AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada sejumlah wartawan.
Upaya menuju birokrasi yang bersih bebas dari KKN sudah dilakukan sejak dulu dan kali ini kembali dideklarasikan agar semakin memantapkan dan mengigatkan polisi pada tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kapolres bertekad untuk lebih memperbaiki pola pelayanan kepada masyarakat agar keberadaan polisi bisa dirasakan. "Upaya ini sudah dilakukan dan kali ini kembali kita deklarasikan," Terang pria yang murah senyum itu.
Disingung adanya potongan hak-hak polisi yang dilakukan oleh pimpinan diatasnya, Ia menegaskan saat ini dijamian tidak akan ada lagi. Selaku pimpinan tertinggi Polri di Lumajang, menjamin semua yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota. "Saya jamin yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota, tidak ada lagi potongan-potongan," Tegasnya.
Ia meminta kepada masyarakat, untuk ikut membantu upaya polisi guna menciptkan birokrasi yang bebas dari KKN. Jika mengetahu ada oknum anggota yang melakukan KKN di bawah, maka Kapolres meminta agar segera dilaporkan kepada dirinya. "Kami minta peran serta masyarakat untuk ikut mengawsi kenerja polisi, jika ada oknum yang berbuat macam-macam maka langsung laporkan ke saya," Pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi