Kedungjajang - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasir. Tahun 2019, target pendapatan pajak mineral bukan logam (pasir) 37 miliar, namun hingga bulan Oktober baru terealisasi 8 miliar saja.
Usman Afandi S.Pd, anggota Banggar menyatakan DPRD sudah sepakat mendorong pemerintah menggunakan segala cara agar bisa mengoptimalkan pajak pasir. Terlebih lagi, Pemkab sudah sukses menutup PT Mutiara Halim dan ada puluhan ijin tambang yang telah terbit dan beroperasi.
Baca juga: Asosiasi BPD se-Lumajang Bertemu H. Rofiq Anggota DPRD Jatim
"Kita sepakat Pemkab menggunakan segala cara agar PAD pasir besar. DPRD akan mendukungnya," jelas politisi NasDem itu, Senin (18/11/2019).
Namun, jika semua cara sudah dilakukan akan tetapi PAD pasir tetap kecil, maka ada wacana agar tambang pasir ditutup untuk luar kota. Sebab, dampak yang ditumbulkan tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh Lumajang. Mulai kerusakan jalan, masyarakat terganggu dan dampak yang lainnya.
Baca juga: MPM Desak BK DPRD Segera Clearkan Beredarnya Foto Mesra Mirip Ketua Dewan Lumajang
"Kalau semua cara sudah dilakuk tapi PAD tetap kecil, maka ada wacana yang muncul di DPRD agar tambang pasir ditutup untuk luar kota," jelasnya.
Oktaviani, Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra menyatakan wacana penutupan adalah langkah terakhir. DPRD saat ini sedang mendorong pemerintah melakukan segala cara agara PAD pasir bisa mencapai target.
"Penutupan itu wacana terakhir, kita tetap dorong Pemkab bisa mengambil langkah tepat untuk mendongkrak PAD pasir," tuturnya.
Baca juga: KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Lumajang 2024
Thoriqul Haq, Bupati Lumajang sebelumnya menjelaskan akan menggunakan e-Pajak untuk pasir. CCTV akan dipasang untuk memantau lalulintas keluar truck pasir disemua perbatasan. "Kita akan uji coba e-Pajak dan pasang CCTV di pintu keluar Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi