Lumajang - H. Zainal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipercaya oleh anggota untuk menahkodai Komisi C DPRD Lumajang yang membidangi pendapatan. Kepada Lumajangsatu.com, usai ditetapkan sebagai Ketua Komisi C DPRD, Zainal mengaku akan melakukan rapat internal komisi terlebih dahulu untuk menentukan langkah mengawal pemerintahan Lumajang dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi C DPRD Lumajang
Ini Susunan Anggota Komisi DPRD Lumajang 2024-2029
Lumajang - Lewat sidang Paripurna, DPRD Lumajang akhirnya mengesahkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sempat tertunda selama satu hari. Dalam proses pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris AKD di Komisi A memang sedikit ada dinamika, dimana ketua komisi secara kebiasaannya adalah milik Fraksi PKB, namun beralih ke Fraksi Golkar.
Komisi C DPRD Lumajang Dukung Penerapan e-Pajak Pasir
Lumajang - Rencana penerapan e-pajak pasir oleh Pemkab Lumajang disambut baik oleh Komisi C DPRD Lumajang. Semua langkah dalam perbaikan sistem tata kelola pajak pasir Lumajang harus didukung penuh, agar pendapatan asli daerah (PAD) Lumajang bisa terus bertambah.
Komisi C DPRD Lumajang Sarankan BPRD Sewa Timbangan Pasir
Lumajang - Pajak minerba atau Pasir Lumajang menjadi salah satu target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang yang cukup besar. Tahun 2023, Pemerintah Lumajang memasang target 40 miliar dari sektor pajak pasir. Komisi C DPRD Lumajang amat mendukung target tinggi pajak pasir.
Komisi C DPRD Siap Dukung Target PAD Lumajang Tercapai 100 Persen
Kedungjajang - Komisi C DPRD Lumajang siap mendukung langkah Pemkab Lumajang agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Pasalnya, pada tahun 2023, Pemkab Lumajang menargetkan PAD dari semua sektor pajak mencapai 120 miliar rupiah. Yang naik signifikan, adalah target PAD dari sektor minerba atau pajak pasir Lumajang mencapai 40 miliar rupiah lebih.
Komisi C DPRD Sebut Tiang Internet Bisa Jadi Tambahan PAD Lumajang
Lumajang - Seiring dengan kemajuan teknologi, maka banyak peluang bisnis yang bisa diciptakan. Tak terkecuali, bagi Pemerintah Daerah (Pemda) juga bisa mencipatkan peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menarik retribusi pada bisnis-bisnis baru tersebut.
DPRD Lumajang Apresiasi Desa Curahpetung Larang Praktek Rentenir
Lumajang - Langkah Pemerintah Desa Curahpetung Kecamatan Kedungjajang melarang segala bentuk rentenir diapresiasi DPRD Lumajang. Khusnul Khuluq, Komisi C DPRD mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemdes Curahpetung.
DPRD Minta Kopwan Berantas Rentenir Berkedok Koperasi di Lumajang
Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang merasa prihatin dengan keluhan masyarakat yang terjerak rentenir berkedok koperasi. Hj. Surati Komisi C DPRD Lumajang meminta agar koperasi wanita (Kopwan) yang ada di semua Desa bisa menjadi solusi atas keluhan masyarakat keluar dari jebak rentenir berkedok koperasi.
DPRD Lumajang Prihatin Banyak Rentenir Berkedok Koperasi
Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang melakukan sidak ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Namun, wakil rakyat tidak bertemu dengan Plt Kepala Dinas Muhammad Ridha S.Sos,. M.Si dan hanya ditemui Katemun Kabid Koperasi.
Komisi C DPRD Beri 6 Rekomendasi pada DPMPTSP Lumajang
Kedungjajang - Komisi C DPRD Lumajang aktif melakukan rapat bersama mitra kerja. Salah satunya rapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang yang dihadiri langsung Arie Murcono, S.STP selaku kepaa dinas.