Kedungjajang - H. Akhmat ST, Wakil Ketua DPRD menyoroti beberpa persolan dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2020. Salah satunya adalah tingginya Silpa belanja tidak langsung di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Seharusnya, setiap OPD sudah tahu kebutuhan belanja tidak langsung selama satu tahun. Semisal berapa untuk gaji pegawai, kenaikan gaji berkala dan lainnya. "Jika dihitung secara detail tidak akan ada silpa berlebih," ujar H. Akhmat, Selasa (22/06/2021).
Baca juga: Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang
Komisi B dalam laporannya, juga menyoroto soal ruang terbuka hijau (RTH) yang masih jauh dari amanat UU 26 tahun 2007 yakni 30 persen. Solusi dari DPRD untuk memenuhi RTH, menggandeng perusahaan-perusahaan untuk menyedikan RTH, sehingga tidak melulu pemerintah yang menyediakan RTH.
Baca juga: Diterjang Ombak, Akses Jalan Alternatif Pasirian-Tempursari Lumajang Putus Total
"Dari hasil studi banding ke DKI Jakarta, perusahaan juga menyedikan RTH, sehingga 30 persen sesuai dengan amanat Undang Undang bisa terpenuhi," jelasnya.
Politisi PPP itu kemudian mengapresiasi Pemkab Lumajang soal pelayanan kesehatan. Pasalnya, warga Lumajang yang tidak mampu, sudah bisa ditanggung oleh pemerintah dengan mebawa surat keterngan tidak mampu (SKTM) dari Desa.
Baca juga: Maling Motor Asal Lumajang Beraksi 15 Lokasi di Kabupaten Jember
"Nanti akan diverifikasi oleh Dinas Sosial dan bisa gratis saat berobat," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi