Lumajang - Kelangkaan pupuk dan minyak secara nasional membuat masyarakat gelisah tak terkecuali masyarakat Lumajang. Sampai hari ini pemerintah masih belum mampu menuntaskan persoalan tersebut.
Kelangkaan pupuk dan minyak bisa kita lihat pada kios-kios yang mulai kosong dan toko-toko ritel yang kehabisan stok. Seharusnya hal ini menjadi perhatian lebih dari pemerintah mengingat pupuk dan minyak merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Baca juga: Ketua DPRD Lumajang Oktafiani Dukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membongkar delik dibalik kelangkaan pupuk dan minyak ini, siapa pelakunya dan sampai kapan kelangkaan ini akan terus membuat masyarakat menderita. Fenomena ini terus menjadi kajian kritis oleh salah satu organisasi kemahasiswaan, salah satunya Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lumajang.
Wakil ketua II Bidang Advokasi dan Gerakan, Bahrul Ulum saat dikonfirmasi oleh (nama laman) berkomentar bahwa "problem ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi”.
Bahrul juga sangat menyayangkan adanya kelambatan dalam proses penanganan kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.
Padahal dilansir dari laman web jatimhariini.co.id yang di unggah pada 10 maret 2022, hampir 4 bulan berlalu kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi ditangani oleh Sat Reskrim Polres Lumajang. Diduga penyelewangan tersebut sekitar 70 Ton atau sebanyak 2.400 zak. Namun meskipun salah satu pemilik kios telah ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini prosesnya masih loading karena penyidik masih menunggu pemeriksaan dari ahli dinas perdagangan Jakarta.
Baca juga: Pelaku Pemerasan Bersajam Diamankan Polres Lumajang
"Kok bisa lambat ya?, padahal setau saya ketika seseorang telah terbukti dan dituduh melakukan pelanggaran hukum maka sebisa mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya status orang tersebut harus jelas tidak boleh mengambang” ungkap Bahrul
Ia juga menambahkan bahwa dalam pandangan hukum ada istilah Justice delayed is justice denied yang artinya terlambat memberikan keadilan juga merupakan bentuk lain dari ketidakadilan. Hingga kalau ada institusi pemerintah yang menunda-nunda proses hukum terhadap seseorang, itu artinya dia menolak keadilan tegak bagi orang itu saat itu juga.
Bahrul juga beralasan hukum itu harus selaras dengan hak asasi manusia. Karena seseorang yang didakwah menjadi tersangka juga memiliki keluarga dan orang-orang yang ingin tau dia sebenarnya bersalah atau tidak, ketika statusnya dibiarkan larut dalam ketidakpastian maka hal tersebut kami anggap sebagai tindakan yang melanggar Human Rights. Untuk itu kami meminta Polres Lumajang untuk segera mengambil sikap tegas dan mendesak kementerian perdagangan untuk segera melakukan pemeriksaan.
Baca juga: Satlantas Polres Lumajang Sosialisasi Larangan Sepeda Listrik di Jalan Raya
"PC PMII Lumajang akan tetap berkomitmen untuk mengawal kepentingan masyarakat dan akan terus mengawasi proses penanganan kasus dugaan penyelewengan pupuk tersebut. Pungkasnya.(Red)
Jurnalis warga : PC PMII Kabupaten Lumajang
Editor : Redaksi