Lumajang - Wakil Bupati Indah Amperawati menghadiri pelantikan pengurus DPD APERSI Jatim Korwil Lumajang. APERSI merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia.
Bunda Indah meminta APERSI bersinergi dengan Pemkab Lumajang dalam penyediaan perumahan yang berkualitas dan sehat. Pemerintah tidak akan mempersulit pengeluaran izin perumahan, selama pihak pengembang sudah melalui prosedur yang benar.
Baca juga: Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang
Jika ingin mendirikan perumahan maka wajib memiliki surat informasi tata ruang dan baru meminta surat LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) dari Dinas Pertanian. Jika lahan yang akan dibangun bukan LP2B, maka perijinannya bisa dilanjutkan.
Tahun 2022, Kabupaten Lumajang akan membuka Mall Pelayanan Publik. Sehingga pemohon ijin hanya cukup datang kesatu tempat dan tidak perlu datang ke tiap-tiap dinas. "Jadi cukup disatu tempat untuk mengurus perijinan," terang Bunda Indah.
Baca juga: Diterjang Ombak, Akses Jalan Alternatif Pasirian-Tempursari Lumajang Putus Total
Disinggung soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementrian, Bunda Indah menyatakan jika tidak ada kesingkronan data, maka yang didahulukan adalah data LP2B. "Kita sudah bersurat ke Kementrian jika ada beda data LP2B dan LSD," terangnya.
Muhammad Yusqi Hamdan, Ketua APERSI Jatim Korwil Lumajang menyatakan pihaknya siap mensukseskan program pemerintah 1 juta rumah. Sementara untuk penjualan rumah subsidi di Lumajang memang sangat cepat, karena tingginya masyarakat ingin memiliki rumah.
Baca juga: Maling Motor Asal Lumajang Beraksi 15 Lokasi di Kabupaten Jember
"Kita akan sinergi dengan pemerintah dalam mendukung program pak Jokowi 1 juta rumah," pungkasnya.(Yd.red)
Editor : Redaksi