Lumajang - Wakil Bupati Indah Amperawati menghadiri pelantikan pengurus DPD APERSI Jatim Korwil Lumajang. APERSI merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia.
Bunda Indah meminta APERSI bersinergi dengan Pemkab Lumajang dalam penyediaan perumahan yang berkualitas dan sehat. Pemerintah tidak akan mempersulit pengeluaran izin perumahan, selama pihak pengembang sudah melalui prosedur yang benar.
Baca juga: KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Lumajang 2024
Jika ingin mendirikan perumahan maka wajib memiliki surat informasi tata ruang dan baru meminta surat LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) dari Dinas Pertanian. Jika lahan yang akan dibangun bukan LP2B, maka perijinannya bisa dilanjutkan.
Tahun 2022, Kabupaten Lumajang akan membuka Mall Pelayanan Publik. Sehingga pemohon ijin hanya cukup datang kesatu tempat dan tidak perlu datang ke tiap-tiap dinas. "Jadi cukup disatu tempat untuk mengurus perijinan," terang Bunda Indah.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
Disinggung soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementrian, Bunda Indah menyatakan jika tidak ada kesingkronan data, maka yang didahulukan adalah data LP2B. "Kita sudah bersurat ke Kementrian jika ada beda data LP2B dan LSD," terangnya.
Muhammad Yusqi Hamdan, Ketua APERSI Jatim Korwil Lumajang menyatakan pihaknya siap mensukseskan program pemerintah 1 juta rumah. Sementara untuk penjualan rumah subsidi di Lumajang memang sangat cepat, karena tingginya masyarakat ingin memiliki rumah.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
"Kita akan sinergi dengan pemerintah dalam mendukung program pak Jokowi 1 juta rumah," pungkasnya.(Yd.red)
Editor : Redaksi