Sinergi Pers, Kejaksaan, BPD dan Dewan
Ketua DPRD Siap Dukung Program ABPEDNAS Lumajang Majukan Desa
Lumajang - Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiyani, S.H., M.H., menyatakan kesiapan mendukung program Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan kemajuan desa.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima silaturahmi jajaran ABPEDNAS Kabupaten Lumajang, Kamis (19/11/2026) di Gedung DPRD Lumajang. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
Hj. Oktafiyani menyampaikan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dan DPRD memiliki kesamaan dalam menjalankan fungsi pengawasan, meskipun berada pada tingkatan pemerintahan yang berbeda.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD menjadi hal penting agar fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, proporsional, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, BPD harus mampu membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan konstruktif. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan seimbang, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua ABPEDNAS Kabupaten Lumajang, Mohamad Hotep, S.H., mengatakan bahwa peningkatan kapasitas anggota BPD merupakan salah satu program utama organisasinya.
Menurut Hotep, BPD merupakan representasi masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi warga, khususnya terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.
"BPD harus mampu bersinergi dengan kepala desa. Namun, sinergi tersebut tidak boleh menghilangkan sikap kritis BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. BPD harus tetap menjalankan pengawasan agar pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Ia berharap melalui program peningkatan kapasitas, anggota BPD di Kabupaten Lumajang semakin memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya, sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Dalam kesempatan tersebut, silaturahmi juga didampingi Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lumajang, Lukman Akbar Bastiar, S.H., M.H., serta Koordinator News Room Jaga Desa dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lumajang, Babun Wahyudi, S.H., M.H.
Pertemuan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara DPRD, Kejaksaan, Pers, dan BPD. Keempat unsur tersebut memiliki irisan peran dalam mendorong pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan penguatan kapasitas BPD tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan desa yang terbuka, taat aturan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Sebab, kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh kepala desa, tetapi juga membutuhkan peran aktif BPD, dukungan masyarakat, serta pengawasan dari berbagai pihak agar pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi warga.(Red)
Editor : Redaksi