Lumajang - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2023 mulai dilakukan. DPRD meminta adanya peningkatan sejumlah sektor pendapatan asli daerah (PAD).
H. Bukasan, Wakil Ketua DPRD Lumajang menyatakan PAD pasir harus digenjot. Adanya portal terpadu di stocpile terpadu dirasa cukup membantu dalam peningkatan PAD pasir. Pasalnya, ada peningkatan signifikan hingga 100 persen dibanding sebelumnya.
Baca juga: Cegah Wisatawan Berdesakan, Pemkab Lumajang Proses Bantuan Tangga Tambahan di Tumpak Sewu
Meskipun, target PAD pasir belum sampai 50 persen meskipun sudah masuk di bulan ke 9 tahun 2022. "Ada peningkatan signifikan, meskipun target PAD pasir belum sampai 50 persen," jelas politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (27/09/2022).
Baca juga: Harumkan Nama Indonesia di Asian Games, Atlet Asal Lumajang Disambut Bupati dan Wabup
Disamping pasir, Bukasan juga menyarankan peningkatan PAD dari Pajak Bumi Bangunan (PBB). Caranya dengan memperbanyak surat pemberitahuan tahunan (SPT) Perkotaan dan Perdesaan (P2).
Oleh sebab itu, DPRD menyarankan pemerintah memberikan kemudahan pecah sertifikat. Dengan mempermudah pecah sertifikat, maka PBB-P2 juga akan banyak.
Baca juga: Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif, Patroli Perintis Presisi Polres Lumajang Sasar Warga Lewat Dialogis
Jika sebelumnya hanya satu sertifikat, jika sudah dipecah menjadi dua atau lebih sesuai dengan ahli waris, maka PAD dari PBB-P2 juga akan meningkat. "Pemerintah harus kerjasama dengan pihak desa agar mempermudah pecah sertifikat," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi