Kedungjajang - Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan dan Ketua Komisi A DPRD Ir. Gatot Sarworubedo menemui para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang. Para mahasiswa menggelar aksi ke gedung dewan untuk menyampaikan sejumlah kritik atas kinerja wakil rakyat itu, Kamis (21/09/2023).
Bukasan menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa DPRD terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program Pemkab Lumajang. Seperti program seragam gratis dan santunan kematian yang juga menjadi catatan dari mahasiswa PMII.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, bahwa seragam gratis akan dilakukan evaluasi, karena pemberian seragam berupa kain diberikan kepada semua siswa. Padahal, siswa-siswa yang diberi seragam ada yang mampu dan ada yang tidak mampu.
Seharusnya, pemberian seragam gratis harus dipilih hanya untuk siswa dari kalangan ekonomi tidak mampu saja. Jika program tersebut diperbaiki, maka bantuan bagi siswa kurang mampu akan lebih besar, semisal bisa merupa seragam, bantuan transport ke sekolah dan bantuan lainnya.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
“Seragam gratis, kan masuk 20 janji politik Bupati dan Wakil Bupati, karena sudah selesai masa kepemimpinannya, maka program tersebut akan kita evaluasi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Kemudian untuk santunan kematian, harus dikhususkan bagi keluarga tidak mampu saja dan prosesnya harus dipermudah. Sebab, selama ini proses pencairan bantuan kematian cukup sulit dan lama.
Baca juga: Badan POM Jember Evaluasi Program Keamanan Pangan di Kabupaten Lumajang
“Kalau diberikan tanpa melihat kaya dan miskin, maka akan muncul calon yang menguruskan santunan kematian. Karena warga yang mampu biasanya tidak akan mengurus santunan kematian,” pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi