Lumajang - Senin, 13 November 2023 menjadi satu hari yang membikin heboh Lumajang. Betapa tidak, ada tiga kejadian yang membuat warga Lumajang heboh, mulai dari gedung DPRD Lumajang, Polres Lumajang hingga stockpile pasir terpadu di Sumbersuko.
Pada hari itu, di DPRD Lumajang sedang ada rapat Paripurna DPRD dengan agenda pembacaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Yang menarik, 7 dari 8 Fraksi di DPRD Lumajang kompak mengkritik pola komunikasi Sekda Lumajang hingga meminta agar Sekda Lumajang diganti.
Baca juga: Jalan Pertanian Tembakau Lumajang Diperbaiki Lewat Dana DBHCHT
Jika muncul ketidak harmonisan antara eksekutif dan legislatif, tentu akan mengganggu pembangunan Lumajang. Pasalnya, jika pembahasan APBD 2024 terganggu, maka akan mengganggu Pembangunan Kabupaten Lumajang. Kritik dari 7 Fraksi tersebut tentu harus dapat atensi serius dari Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni, jika ingin pola komunikasi eksekutif dan legislatif kembali normal.
Sebab, kritik yang disampaikan DPRD tak hanya disampaikan secara lisan saja, tapi disampaikan dalam rapat paling tinggi di DPRD yakni rapat Paripurna. Jika tak direspon, tentu akan menimbulkan ketidak enakan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di kemudian harinya.
Kejadian kedua, Polres Lumajang merilis hasil ungkap Narkoba selama beberapa bulan terakhir. Yang bikin heboh, lima jaringan narkoba yang berhasil diringkus dalam sebulan terakhir, melibatkan dua pegawai honorer Pemkab Lumajang. Bahkan, satu dari tenaga honorer tersebut kesehariannya bekerja di lingkungan Pendopo Lumajang.
Saat polisi melakukan penggeledahan disalah satu ruangan yang dijadikan mes tersangka, tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun, polisi menemukan plastik klip dan alat hisap sabu (bong) yang diduga telah digunakan oleh tersangka. Muncul dugaan, pelaku juga menjadikan mes di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang dijadikan tempat menghisap barang terlarang tersebut.
Baca juga: Mendagri Kembali Tunjuk Indah Wahyuni Jadi Penjabat Bupati Lumajang
Pj. Bupati Lumajang telah memecat dua pegawai honorer tersebut karena saat dilakukan tes urine terbukti positif narkoba. Pj. Bupati Lumajang juga memerintahkan semua ASN di Lumajang dilakukan tes urine, guna memastikan semua pegawai Pemkab Lumajang bebas narkoba. Dua oknum tersebut bernama M. Sanusi (23) warga Desa Sukosari Kecamatan Kunir dan Geby Ariwibowo (33) Desa Klanting Kecamatan Sukodono.
Kejadian ketiga, adalah demo warga Sumbersuko yang berujung pada penutupan paksa aktivitas stockpile pasir terpadu. Warga kesal, karena kompensasi uang debu yang biasa diberikan kepada warga akibat operasional stockpile pasir dihentikan. Kegiatan penyiraman jalan juga dihentikan, sehingga debu-debu mengganggu pengguna jalan dan juga warga sekitar.
Baca juga: Diskominfo Lumajang Komitmen Jaga Keamanan Informasi
Stockpile pasir terpadu dibentuk saat masa Pemerintahan Bupati Thoriqul Haq dan Wabup Indah Amperawati untuk mengatur tata kelola niaga pasir di Kabupaten Lumajang dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. Penugasan pengelolaan diberikan kepada Perusahaan Daerah (Perumda) Semeru.
Namun, mulai 1 November 2023, Perumda Semeru sudah mengembalikan penugasan pengelolaan stockpile terpadu dan menghentikan semua operasional. Perumda Semeru juga menghentikan pembayaran uang kompensasi debu dan juga aktivitas penyiraman jalan. Alhasil, karena tidak ada yang mengelola, stockpile pasir terpadu menjadi amburadul. Jika tidak segera dilakukan penanganan, program yang dibuat untuk mengatur tata kelola pasir di Lumajang itu juga terancam bubar. Hal itu terlihat dari 10 penyewa lahan yang sudah melakukan konfirmasi tidak melanjutkan untuk menyewa lahan.
Semoga, Kabupaten Lumajang tetap adem ayem dan tidak ada lagi kegaduhan. Sebab, tahun 2024 sudah memasuki tahun politik, mulai Pemilu hingga pemilukada di akhir tahun 2024.(Yd/red)
Editor : Redaksi