Lumajang — Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menggeser paradigma pembangunan. Lewat program Dana Dusun yang diluncurkan pada 2026, arah kebijakan tak lagi sepenuhnya ditentukan dari atas, melainkan digerakkan dari kebutuhan nyata warga di tingkat paling bawah.
Baca juga: Patroli Dini Hari, Polsek Randuagung Sapu Bersih Jalur Rawan Kejahatan Jalanan dan 3C
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memutus pola lama pembangunan yang kerap tidak tepat sasaran. Dana Dusun menjadi instrumen baru yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan prioritas di lingkungannya sendiri.
“Dana Dusun dimusyawarahkan bersama oleh kepala dusun, warga, dan perangkat desa. Ini agar pembangunan sesuai kebutuhan riil, bukan asumsi,” ujarnya saat peresmian Masjid Jami’ Al-Khoirot di Randuagung, Senin (27/4/2026).
Melalui forum musyawarah, warga kini memiliki panggung untuk menyuarakan persoalan sehari-hari—mulai dari jalan rusak, minimnya penerangan, hingga kebutuhan sistem keamanan seperti CCTV. Pembangunan pun bergeser menjadi proses kolektif, bukan sekadar proyek fisik.
Salah satu fokus utama program ini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Penerangan jalan umum (PJU) serta penguatan sistem keamanan menjadi prioritas, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau lingkungan terang dan aman, aktivitas warga akan lebih hidup,” kata Indah Amperawati.
Baca juga: Dukung Asta Cita, Polsek Padang Gerakkan Warga Sulap Pekarangan Jadi Sumber Pangan Bergizi
Dalam praktiknya, Dana Dusun menjawab celah yang selama ini kerap terjadi: perbedaan antara perencanaan di atas kertas dan kebutuhan riil di lapangan. Dusun, sebagai unit sosial terkecil, memiliki persoalan spesifik yang sering luput dari skala perencanaan besar. Program ini memungkinkan intervensi yang lebih cepat, tepat, dan kontekstual.
Tak hanya soal pembangunan fisik, Dana Dusun juga membawa dampak edukatif. Warga dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pengawasan, sehingga memahami prioritas dan pengelolaan pembangunan secara langsung.
Namun, pemerintah menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama. Pengawasan dilakukan berlapis, termasuk dari tingkat kecamatan, guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Baca juga: Lumajang Matangkan Persiapan Segoro Topeng Kaliwungu 2026, Siap Hadirkan Pagelaran Budaya Berkesan
Bupati Indah mengingatkan, keberhasilan program ini tak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat.
“Keamanan dan kenyamanan dimulai dari keluarga, lalu lingkungan. Kalau semua menjaga, dampaknya akan luas,” tegasnya.
Di tengah tuntutan pemerataan, Dana Dusun menjadi penanda arah baru: pembangunan tidak selalu harus dimulai dari proyek besar, tetapi dari langkah kecil yang tepat di akar rumput di mana kebutuhan paling nyata berada (Red).
Editor : Redaksi