Lumajang (lumajangsatu.com) - Imam Wahyudi anggota dewan pers memberikan pemahaman tentang kinerja media dan wartawan di acara dialog publik literasi media yang digelar Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL). Para SKPD, Camat dan organisasi kewanitaan yang hadir dengan seksama mendengarkan paparan tentang media dan wartawan.
"Narasumber itu memiliki hak koreksi dan hak jawab sedangkan wartawan memiliki hak tolak yang semuanya diatur oleh undang-undang," ujar Imam Wahyudi saat memberikan materi di panti PKK Lumajang, Kamis (11/02/2016).
Baca juga: Sekjen PPP Arwani Thomafi Instruksikan Kader Lumajang Solid Menangkan Cak Thoriq-Ning Fika
Media atau wartawan yang memberitakan tidak sesuai dengan fakta bisa dilaporkan kepada dewan pers. Jika dalam penulisan ada unsur niat jahat dan bukan keteledoran maka bisa dikatagorikan dalam tindakan kriminal yang bisa dilaporkan kepada polisi.
"Kita banyak menerima pengaduan soal berita, jika kontennya adalah berita maka kita akan selesaikan sesuai dengan undang-undang pers, namun jika sudah mengandung kriminal maka itu tugas lembaga lain," terangnya.
Baca juga: Kawasan Pertanian Bawang Merah di Lumajang Terus Diperluas Lewat Intervensi DBHCHT
Saat ini banyak oknum wartawan dalalmtanda kutip yang berlagak seperti polisi, jaksa dan juga hakim. mereka berlagak introgasi, menghakimin bahkan menakut-nakuti narasumber dan ujung-ujungnya meminta uang, maka hal itu bukan kinerja jurnalistik akan tetapi pemerasan.
"Narasumber atau masyarakat tidak perlu takut ketika bertemu wartawan akan tetapi dihadapi saja," terangnya.
Baca juga: Buruh Tani Tembakau Akan Terima BLT DBHCHT Tahun 2024
Saat ini, kepala desa dan kepala sekolah masih menjadi sasaran empuk dari para wartawan dan media abal-abal. Sebab, kepala desa dengan anggaran besar rentan dengan penyalah gunaan dan saat itulan wartawan abal-abal akan masuk dan menakut-nakuti.
"Kepala desa dengan anggaran besar mejadi target baru sasaran empuk para wartawan abal-abal," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi