Setelah Diperbaiki, DPRD Minta Pemerintah Tegas Dalam Pemberlakuan Tonase
Lumajang(lumajangsatu.com)- DPRD Kabupaten Lumajang bersama Komisi D DPRD melakukan konsultasi perbaikan jalur Tempeh-Lumajang kepada Kementrian Pekerjaan Umum. Sebab, informasi pertama yang beredar hanya ada 3 km jalan yang akan diperbaiki.
"Hasil konsultasi ke Balai Besar Pemelihraan Jalan hanya ada 3 km jalan Tempeh-Lumajang yang akan diperbaiki," papar Jauhari SH, wakil Ketua DPRD Lumajang, Selasa (11/02/2014)
Setelah Pemerintah meminta agar ada prioritas untuk jalan di Lumajang, akhirnya SKPD di Jatim mengalokasikan 24 milyar dan dari pusat 11 milyar, akhirnya total dana yang dikucurkan berjumlah 34 milyar.
"Setelah kita sedikit memaksa akhirnya total anggaran untuk perbaikan 34 milyar," terangnya.
Namun, dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh DPRD ada sejumlah saran yang disampaikan oleh Kementrian kepada Pemerintah Lumajang. Ketika sudah diperbaiki, Pemerintah harus tegas dalam pemberlakuan tonase untuk kendaraan pengangkut pasir. "Saran dari Kemetian agar Dishub dan Polisi bertindak tegas pada pemberlakuan tonase," terang Jauhari
Ia juga meminta kepada para pengusaha pasir agar tidak seenaknya sendiri, tanpa memikirkan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan. Jika semuanya bisa patuh, maka jalan yang diperbaiki bisa bertahan lama.
"Jangan sampai setelah diperbaiki malah rusak lagi, karena aparat tidak tegas dengan pemberlakuan tonase, dan pengusaha seenaknya sendiri tanpa memperhatikan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.(Yd/red)
"Hasil konsultasi ke Balai Besar Pemelihraan Jalan hanya ada 3 km jalan Tempeh-Lumajang yang akan diperbaiki," papar Jauhari SH, wakil Ketua DPRD Lumajang, Selasa (11/02/2014)
Setelah Pemerintah meminta agar ada prioritas untuk jalan di Lumajang, akhirnya SKPD di Jatim mengalokasikan 24 milyar dan dari pusat 11 milyar, akhirnya total dana yang dikucurkan berjumlah 34 milyar.
"Setelah kita sedikit memaksa akhirnya total anggaran untuk perbaikan 34 milyar," terangnya.
Namun, dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh DPRD ada sejumlah saran yang disampaikan oleh Kementrian kepada Pemerintah Lumajang. Ketika sudah diperbaiki, Pemerintah harus tegas dalam pemberlakuan tonase untuk kendaraan pengangkut pasir. "Saran dari Kemetian agar Dishub dan Polisi bertindak tegas pada pemberlakuan tonase," terang Jauhari
Ia juga meminta kepada para pengusaha pasir agar tidak seenaknya sendiri, tanpa memikirkan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan. Jika semuanya bisa patuh, maka jalan yang diperbaiki bisa bertahan lama.
"Jangan sampai setelah diperbaiki malah rusak lagi, karena aparat tidak tegas dengan pemberlakuan tonase, dan pengusaha seenaknya sendiri tanpa memperhatikan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi
