Lumajang Sudah Punya perda P4GN

Komisi A DPRD Lumajang Ajak Bersama Perangi Peredaran Narkoba

Penulis : lumajangsatu.com -
Komisi A DPRD Lumajang Ajak Bersama Perangi Peredaran Narkoba
Talk show Komisi A DPRD Lumajang di Radio Gloria FM

Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang menggelar talk show di Radio Gloria FM dengan narasumber Zainal Abidin, (12/09). Talk show membahas tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba, yang harus dilakukan oleh semua element, bukan hanya aparat penegak hukum, namun harus dilakukan oleh Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat Lumajang.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah memiliki Perda Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dengan sudah disahkannya Perda P4GN, diharapkan Pemkab Lumajang segera menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksanaanya.

 “Dalam Perbup itu, disebutkan pemberantasan Narkoba bukan hanya tugas penegak hukum dalam hal ini Polisi dan BNNK, tapi adalah tugas kita bersama,” jelas Zainal.

Sosialisasi P4GN harus melibatkan semua unsur Pemerintahan, mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa bahkan hingga tingkat RT dan RW. Tujuannya, agar masyarakat paham dan peduli, bahwa bahaya narkoba bisa merusak generasi penerus bangsa dan bisa juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka kejahatan atau kriminalitas.

“Pemerintah daerah tentu lebih pada fungsi pencegahannya sedangkan fungsi penindakan ada di penegak hukum,” terangnya.

DPRD mengajak kepada semua elemen masyarakat mulai tokoh agama, para pemuda dan juga pihak desa untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba. Saat ini, narkoba tidak hanya menyasar orang perkotaan saja, tapi juga sudah merambah ke tingkat desa.

“Bagaimana yang sudah terjangkit kita lakukan edukasi dan bimbingan sehingga bisa sembuh dan bagi pengedar bisa ditangani oleh penegak hukum sebagai penindakan,” pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.