Integritas
Pemkab Lumajang Perketat Pengawasan ASN, Bunda Indah: Integritas Tidak Bisa Ditawar
Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) menyusul adanya temuan awal dugaan keterlibatan salah satu aparatur dalam penyalahgunaan zat terlarang. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab serius menjaga marwah birokrasi dan integritas pelayanan publik.
Bupati Lumajang Indah Amperawati atau Bunda Indah menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi ancaman serius bagi kredibilitas aparatur. Karena itu, pengawasan internal hingga pembinaan ASN kini diperkuat secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan seluruh aparatur menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, pengawasan dan pembinaan harus diperkuat,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Sebagai tindak lanjut, Bupati langsung menginstruksikan Inspektorat melakukan pemeriksaan internal secara paralel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penegakan disiplin berjalan cepat, tertib, dan sesuai aturan kepegawaian.
Tak berhenti di situ, Pemkab Lumajang juga mulai menjalankan pemeriksaan kesehatan secara bertahap terhadap ASN sebagai upaya deteksi dini. Ratusan pegawai telah menjalani pemeriksaan pada tahap awal guna memastikan lingkungan kerja tetap sehat dan produktif.
“Kegiatan ini bagian dari ikhtiar membangun lingkungan kerja yang sehat. Aparatur tidak hanya dituntut profesional, tetapi juga sadar menjaga diri dan lingkungannya,” tambah Bunda Indah.
Penguatan pengawasan tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma. Menurutnya, pendekatan preventif dan edukatif menjadi fondasi penting untuk membangun birokrasi yang kuat dan berintegritas.
“Pendekatan ini bukan sekadar pengawasan, tetapi juga pembinaan dan edukasi agar aparatur memiliki kesadaran menjaga integritas secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemkab juga menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan profesional.
Ke depan, program penguatan pengawasan dan pemeriksaan ini direncanakan diperluas ke seluruh perangkat daerah secara bertahap. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu membangun budaya birokrasi yang bersih, disiplin, dan bebas dari penyimpangan di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks (Red).
Editor : Redaksi
