Anggap Pemerintahan Masdar Gagal, PMII Bakar Keranda
Lumajang- Puluhan Mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati, Kamis(25/4/2013). Mahasiswa kecewa dengan kinerja dari eksekutif dan legislatif belum merampungkan Raperda APBD 2013.
Mahasiswa melakukan aksi jalan kaki dari kantor PC PMII Lumajang ke kantor Pemkab dengan membawa keranda matinya pemerintah di kaki Gunung Semeru. Keradan bertuliskan
"Legislatif Vs Ekekutif " dan belasan bendera kebesaran PMII.
Jamal, Ketua PC PMII Lumajang mengatakan, pihaknya amat kecewa dengan kinerja eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan APBD 2013. Karena APBD hanya digunakan sebagai ajang transaksi politik tanpa melihat kepentingan untuk masyarakat.
"Ini sebagai bentuk ketidak becusan eksekutuf dan legislatif," terangnya.
PMII Lumajang mendesak pada eksekutif dan legislatif untuk mengesahkan APBD 2013. Buruknya pelayanan masyarakat kurang lebih selama 5 tahun dan tidak adanya pembangunan bukti eksekutif dan legislatif gagal menjalankan amanah rakyat.
"Kami menuntut akhir bulan April harus tuntas dan akan melakukan class action pada dua lembaga pemerintah itu ke Pengadilan," jelasnya.
Aksi demo puluhan mahasiswa dijaga ketat aparat keamanan gabungan, Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub.(yd/red)
Mahasiswa melakukan aksi jalan kaki dari kantor PC PMII Lumajang ke kantor Pemkab dengan membawa keranda matinya pemerintah di kaki Gunung Semeru. Keradan bertuliskan
"Legislatif Vs Ekekutif " dan belasan bendera kebesaran PMII.
Jamal, Ketua PC PMII Lumajang mengatakan, pihaknya amat kecewa dengan kinerja eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan APBD 2013. Karena APBD hanya digunakan sebagai ajang transaksi politik tanpa melihat kepentingan untuk masyarakat.
"Ini sebagai bentuk ketidak becusan eksekutuf dan legislatif," terangnya.
PMII Lumajang mendesak pada eksekutif dan legislatif untuk mengesahkan APBD 2013. Buruknya pelayanan masyarakat kurang lebih selama 5 tahun dan tidak adanya pembangunan bukti eksekutif dan legislatif gagal menjalankan amanah rakyat.
"Kami menuntut akhir bulan April harus tuntas dan akan melakukan class action pada dua lembaga pemerintah itu ke Pengadilan," jelasnya.
Aksi demo puluhan mahasiswa dijaga ketat aparat keamanan gabungan, Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub.(yd/red)
Editor : Redaksi
