Lumajang - Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengumumkan pencabutan moratorium ijin tambang pasir. Ada beberapa catatan dalam pencabutan moratorium, salah satunya pengaturan alat berat, waktu operasional tambang yang akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).
Cak Thoriq menyatakan, kewenangan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk tambang pasir juga langsung diambil alih Bupati. Sebelumnya, UKL-UPL tambang pasir hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Baca juga: Pemkab Lumajang Larang ASN Live di Media Sosial Saat Jam Kerja, Tegaskan Disiplin dan Etika Digital
"UKL-UPL khusus pertambangan pasir yang sebelumnya kewenangannya diberikan kepada kepala DLH akan saya ambil kembali," papar cak Thoriq saat menggelar rilis, Rabu (02/09/2020).
Baca juga: Polres Lumajang Hadiri Perayaan Natal BKSAG 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Toleransi dan Keamanan
Penerbitan UKL-UPL juga akan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat antara penambang tradisional dan alat berat. Jika belum ada kesepakatan antara pemilik ijin dengan penambang tradisional, maka akan jadi pertimbangan keluarnya UKL-UPL.
"Bila mana kondisi sosial masyarakat belum tercapainya kesepatan pemilik ijin tambang dengan masyarakat sekitar, maka itu akan jadi pertimbangan dikeluarkannya UKL-UPL," paparnya.
Baca juga: Persempit Ruang Gerak Kriminalitas, Polsek Kunir Intensifkan Patroli Jalan Raya
Secara tegas cak Thoriq juga menyebut sepanjang pantai selatan tidak ada lagi pertambangan pasir. Bila mana ada pengajuan ijin tambang di pesisir pantai, maka sudah pasti pengajukan UKL-UPLnya akan ditolak. "Saya tegaskan pesisir pantai selatan tidak untuk pertambangan." pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi