Lumajang - Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Lumajang yang bertempat di Panti PKK Lumajang berharap Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang bisa menjadi prototype nasional, Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus berupaya untuk mensukseskan program tersebut.
Pemkab meyakini jika langkah-langkah dalam penerapan pengembangan perhutanan sosial dilaksanakan secara detail dan sungguh-sungguh, maka percepatan pelaksanaannya juga akan segera tercapai. Dirinya juga berharap bahwa dengan adanya Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain, sehingga program tersebut bisa memaksimalkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Asosiasi BPD se-Lumajang Bertemu H. Rofiq Anggota DPRD Jatim
"Kami Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus bersama-sama bekerja keras, supaya realisasi percepatan Program Perhutanan Sosial sesuai dengan harapan,"ujarnya, Kamis (11/02/21) lalu.
Sementara, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Harmono menyampaikan sesuai Intruksi Presiden Joko Widodo bahwa Perhutanan Sosial dapat diaplikasikan atau bisa sebagai percontohan untuk daerah lain yang banyak memiliki manfaat positif bagi masyarakat.
Baca juga: MPM Desak BK DPRD Segera Clearkan Beredarnya Foto Mesra Mirip Ketua Dewan Lumajang
Guna proses pengembangan Perhutanan Sosial bisa berjalan lancar, dirinya berkeinginan bahwa perlu adanya dukungan semua pihak sehingga pelaksanaannya bisa sesuai yang diharapkan.
"Kerja keras dan dukungan dari semua pihak, khususnya Pemda sangat dibutuhkan untuk keberhasilan jalannya program ini," ungkapnya.
Baca juga: KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Lumajang 2024
Di sisi lain, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, KLHK, Herudoyo mengungkapkan hasil dari kunjungan langsung ke masyarakat, ke pengusaha pada Rabu 10 Februari 2021, akan kami ajukan ke tingkat menteri dan akan dikaji lagi secara detail. Ia berharap adanya sinergi yang baik antara pihak kementerian dengan Pemkab sehingga Program Perhutanan Sosial bisa terlaksana dengan cepat.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten perlu dilakukan," harapnya. (ind/ls/red)
Editor : Redaksi