Baca juga: Pekerja Irigasi di Lumajang Tewas Kesambar Petir
Lumajang(lumajangsatu.com)- Rapat Paripurna II DPRD Lumajang yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Lumajang, Senin (07/07/2014) siang, mendapat tanggapan dingin dari wakil bupati lumajang. Pasalnya pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Lumajang dinilai normatif.
Ahmad Jauhari, pimpinan sidang pleno paripurna II DPRD Lumajang yang membahas dua agenda, yang pertama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013. kedua menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RAPERDA perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
Dalam acara itu, beberapa fraksi mengkritisi laporan pertanggung jawaban tahun 2013 dan rencana perubahan anggaran daerah 2014 dinilai kurang maksimal, pasalnya ada beberapa kinerja pemerintah daerah yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.
"Pajak penerangan jalan, pemungutan retribusi pasar serta kurang relevannya peningkatan anggaran per tahun dengan peningkatan kualitas pendidikan, itu yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan oleh SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang," papar Subhan Abdillah salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara, Wakil Bupati Lumajang, Drs.H.As'at Malik, M.Ag, mengatakan, penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD Lumajang merupakan hal yang normatif dan ada beberapa yang menjadi cacatan pemerintah daerah. "Itu normatif kok sama dengan yang kita sampaikan, memang ada catatan-catatan strategis yang perlu kita dengar," ungkapnya pada sejumlah wartawan.(Mad/red)
Ahmad Jauhari, pimpinan sidang pleno paripurna II DPRD Lumajang yang membahas dua agenda, yang pertama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013. kedua menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RAPERDA perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
Dalam acara itu, beberapa fraksi mengkritisi laporan pertanggung jawaban tahun 2013 dan rencana perubahan anggaran daerah 2014 dinilai kurang maksimal, pasalnya ada beberapa kinerja pemerintah daerah yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.
"Pajak penerangan jalan, pemungutan retribusi pasar serta kurang relevannya peningkatan anggaran per tahun dengan peningkatan kualitas pendidikan, itu yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan oleh SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang," papar Subhan Abdillah salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara, Wakil Bupati Lumajang, Drs.H.As'at Malik, M.Ag, mengatakan, penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD Lumajang merupakan hal yang normatif dan ada beberapa yang menjadi cacatan pemerintah daerah. "Itu normatif kok sama dengan yang kita sampaikan, memang ada catatan-catatan strategis yang perlu kita dengar," ungkapnya pada sejumlah wartawan.(Mad/red)
Editor : Redaksi