pemerintahan

Lumajang - Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Faktanya, ketika orang tersebut berhadapan dengan hukum, mereka tidak bisa bertindak sendirian dan membutuhkan bantuan. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Akibatnya, tidak jarang mereka menjadi korban atas keputusan hukum yang merugikan.

Lumajang, 1 Agustus 2024 – Penjabat Bupati Lumajang Jawa Timur Indah Wahyuni mengapresiasi Direktorat Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang menggelar pelatihan jurnalistik pemerintahan Jarkom, singkatan dari Jadi Pintar Bareng Kominfo Newsroom.

Lumajang-Polres Lumajang Laksanakan Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata 2023-2024 Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024, di Alun-alun Lumajang, Selasa (17/10/2023).

Lumajang-14 Desember 2020, Cak Thoriq berulang tahun yang ke 43 tahun. Ulang tahun Cak Thoriq tahun sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, atau bahkan menjadi sejarah dalam hidupnya. Hal tersebut karena dia dalam keadaan terpapar Covid 19.

Lumajang (lumajangsatu.com) - BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Pengembangan Kampung KB di Desa Donok Kecamatan Lumajang. Hadir dalam kesempatan itu, Drs. Ayub Khan M.Si, anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Demokrat.KB ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Meskipun, masyarakat hingga kini lebih mengenal KB hanya sebatas alat kontrasepsi saja.sosialisasi kampung KB"KB itu bukan hanya sebatas alat kontrasepsi, namun lebih luas mengatur tentang mempersiapkan berkeluarga, merencanakan punya anak hingga merawat dan mendidik anak," ujar Ayub Khan, Sabtu (29/09/2018).

Lumajang (lumajangsatu.com) - Tujuan program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya sebatas pengaturan kelahiran saja, seperti yang dipahami sebagian masyarakat selama ini. Namun program tersebut lebih pada upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk mencipatkan keluarga bahagia dan sejahtera.Upaya tersebut bisa melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus oleh Anggota komisi IX DPR RI, Drs. H. Ayub Khan M.Si dari Fraksi Demokrat, saat menghadiri acara sosialisasi dan pengembangan program lini lapangan Kampung KB di Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Sabtu(29/09/2018).

Lumajang (lumajangsatu.com) - BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Pengembangan Kampung KB di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono. Hadir dalam kesempatan itu, Drs. Ayub Khan M.Si, anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Demokrat.Suhanto, Kepala Desa Kebonagung mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Jatim dan anggota DPR RI. Saat ini, Desa Kebonagung sudah menyiapkan dana sekitar 5-15 juta untuk mendukung program Kampung KB. "Dari Desa kita juga siapkan anggaran sekitar 5-15 juta rupiah," jelas Suhanto.Ayub Khan, meminta agar kepada kader KB selalu aktif memantau perkembangan penduduk. Jika ada masalah, maka segera komunikasikan kepada pihak Desa, Kecamatan dan Kabupaten agar bisa segera ditangani.sosialisasi bkkbn"KB ini bukan hanya soal alat kontrasepsi. Namun lebih pada menyiapkan keluarga sejahatera dan bahagia. Nah, Desa adalah pemerintah paling depan harus tahu kondisi rakyatnya, jika ada masalah maka harus segera di komunikasikan," terang politisi Demokrat itu.Sukamto SE, M.Si, Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jatim menyatakan secara garis besar program KB ada tiga. Yakni pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan program bina keluarga."Pengendalian penduduk dengan program dua anak cukup, bina keluarga ini dimaksudkan agar kita bisa memiliki keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera," jelasnya.Dr. Farida Alfawati, MPPM Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan juga hadir dan memberikan semangat kepada para kader yang hadir dalam acara sosialisasi. "Para kader adalah ujung tombak pemerintah agar bisa tahu persoalan yang ada di bawah," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Anggota DPR RI Drs. Ayub Khan M.Si, Komisi IX Fraksi Demokrat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh, Rabu (05/09). Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tungga Ika."Ini adalah kegiatan rutin dari angota DPR RI untuk terus mensosialisaikan empat pilar kebangsaan kepada semua warga," ujar Ayub Khan.Pancasila sudah final jadi kesepakatan bersama sebagai idiologi bangsa yang tidak bisa dirubah. NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam keyakinan, adat, suku  serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang wajib dijaga oleh segenap tumpah darah Indoesia.ayub khan"Kita banyak suku, bangsa, bahasa, budaya dan agama, disatukan dalam sebuah bangsa yang bernama NKRI. Kita wajib menjaga dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar," papar politisi Demokrat itu.

Lumajang (lumajangsatu.com) – BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama Mitra Kerja menggelar sosialisasi pengembangan kampung KB di Lumajang. Bertempat di Desa Selok Gondang Kecamatan Sukodono, sosialisasi dihadiri ratusan peserta dan Drs. H. Ayub Khan M.Si anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, Jum’at (31/08/2018).H. Yen Rizal Makmur SP.MM, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur menyatakan selama tahun 2017 di Jawa Timur sudah terbentuk 748 Kampung Kb dan tahun 2018 sedang proses 625 Kampung KB. Di Lumajang, tingkat pengendalian penduduknya sangat baik, dan rata-rata satu keluarga memiliki dua anak ada juga yang tiga namun jumlahnya sangat sedikit.“Kita terus bentuk Kampung KB, di Lumajang kampung KB-nya sangat bagus, peran serta dari masyarakat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa cukup aktif,” jelas Yen Rizal Makmur.kampung kbKB bukan hanya persoalan alat kontrsepsi, namun lebih luas tentang perencanaan keluarga, anak mulai dalam kandungan, anak baru lahir, balita hingga manula. Pro aktif kader penggerak Posyandu dalam mengawasi balita sangat besar peranannya dalam memberantas anak gizi buruk yang masih saja ditemukan di daerah, khusunya di pedesaan.“Kita terus dorong bina keluarga dan bina remaja di Desa untuk aktif, sehingga dengan keluarga berencana akan tercipta generasi bangsa yang berkulitas.” tuturnya.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Sebanyak 280 orang PNS measuki yang memasuki purna tugas mendapatkan tali asih dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Tali asih itu,  diberikan pada pelepasan PNS yang memasuki masa  purna tugas TMT 1 Januari  sampai dengan TMT 1 Agustus 2018 di Lingkungan Pemkab Lumajang di Pendopo Kabupaten Lumajang, Selasa (21/08)Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., memberikan langsung tali asih secara simbolis kepada 4 orang penerima. Bupati mengucapkan terima kasih atas pengabdian para purna tugas PNS. "Saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah atas pengabdian bapak/ibu, ada yang 30 tahun bahkan ada yang lebih," ungkapnya.pns dan bupatiIa berharap para purna tugas PNS tersebut tetap menjalin komunikasi yang baik melalui Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lumajang. "Mari PWRI mari kita masuki bersama, di sana nanti untuk menjalin silaturahmi sesama purna PNS," ujarnya.Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Drs. Nurwakit Aliyusron, M.AP., melaporkan pemberian tali asih tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada PNS yang memasuki purna tugas serta sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang purna tugas dan bentuk silaturahim untuk menjalin komunikasi.Tali asih tersebut diberikan kepada 280 orang purna tugas per 1 Januari - 1 Agustus yang terdiri dari purna bulan Januari 29 orang, Februari 31 orang, Maret 25 orang, April 37 orang, Mei 52 orang, Juni 32 orang, Juli 35 orang dan Agustus 38 orang.(Hmas/red)