pemerintahan

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.

Gas Melon

Gas LPG 3Kg di Lumajang Masih Tersedia dengan Aturan Baru

Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan distribusi gas elpiji 3 kilogram tetap terkendali dan mencukupi kebutuhan masyarakat meskipun ada perubahan kebijakan terkait peredarannya. Kini, seluruh pengecer kembali diperbolehkan menjual gas melon tersebut, namun dengan aturan yang lebih ketat.

Saat Talk Show Bersama DPRD Lumajang

Pemerintah Lumajang Siapkan Bantuan Hukum Warga Tak Mampu

Lumajang - Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Faktanya, ketika orang tersebut berhadapan dengan hukum, mereka tidak bisa bertindak sendirian dan membutuhkan bantuan. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Akibatnya, tidak jarang mereka menjadi korban atas keputusan hukum yang merugikan.

Anggota DPR RI Drs. Ayub Khan M.Si

Sosialisasi Kampung KB, Upaya Pemerintah Cegah Ledakan Penduduk

Lumajang (lumajangsatu.com) - BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Pengembangan Kampung KB di Desa Donok Kecamatan Lumajang. Hadir dalam kesempatan itu, Drs. Ayub Khan M.Si, anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Demokrat.KB ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Meskipun, masyarakat hingga kini lebih mengenal KB hanya sebatas alat kontrasepsi saja.sosialisasi kampung KB"KB itu bukan hanya sebatas alat kontrasepsi, namun lebih luas mengatur tentang mempersiapkan berkeluarga, merencanakan punya anak hingga merawat dan mendidik anak," ujar Ayub Khan, Sabtu (29/09/2018).

Anggota DPR RI

Anggota DPR RI Drs. Ayub Khan M.Si Kawal Program Kampung KB di Lumajang

Lumajang (lumajangsatu.com) - Tujuan program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya sebatas pengaturan kelahiran saja, seperti yang dipahami sebagian masyarakat selama ini. Namun program tersebut lebih pada upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk mencipatkan keluarga bahagia dan sejahtera.Upaya tersebut bisa melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus oleh Anggota komisi IX DPR RI, Drs. H. Ayub Khan M.Si dari Fraksi Demokrat, saat menghadiri acara sosialisasi dan pengembangan program lini lapangan Kampung KB di Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Sabtu(29/09/2018).

Anggota DPR RI

Drs. Ayub Khan M.Si, KB Sangat Penting Untuk Ciptakan Keluarga Bahagia dan Sejahtera

Lumajang (lumajangsatu.com) - BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Pengembangan Kampung KB di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono. Hadir dalam kesempatan itu, Drs. Ayub Khan M.Si, anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Demokrat.Suhanto, Kepala Desa Kebonagung mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Jatim dan anggota DPR RI. Saat ini, Desa Kebonagung sudah menyiapkan dana sekitar 5-15 juta untuk mendukung program Kampung KB. "Dari Desa kita juga siapkan anggaran sekitar 5-15 juta rupiah," jelas Suhanto.Ayub Khan, meminta agar kepada kader KB selalu aktif memantau perkembangan penduduk. Jika ada masalah, maka segera komunikasikan kepada pihak Desa, Kecamatan dan Kabupaten agar bisa segera ditangani.sosialisasi bkkbn"KB ini bukan hanya soal alat kontrasepsi. Namun lebih pada menyiapkan keluarga sejahatera dan bahagia. Nah, Desa adalah pemerintah paling depan harus tahu kondisi rakyatnya, jika ada masalah maka harus segera di komunikasikan," terang politisi Demokrat itu.Sukamto SE, M.Si, Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jatim menyatakan secara garis besar program KB ada tiga. Yakni pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan program bina keluarga."Pengendalian penduduk dengan program dua anak cukup, bina keluarga ini dimaksudkan agar kita bisa memiliki keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera," jelasnya.Dr. Farida Alfawati, MPPM Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan juga hadir dan memberikan semangat kepada para kader yang hadir dalam acara sosialisasi. "Para kader adalah ujung tombak pemerintah agar bisa tahu persoalan yang ada di bawah," pungkasnya.(Yd/red)