Kedungjajang - Carut marut persoalan tatakelola tambang pasir Lumajang seakan tak pernah ada habisnya. Tak hanya soal kerusakan infrastruktur, persoalan pendatan asli daerah (PAD) hingga potensi konflik sosial.
Hadi Nur Kiswanto, ketua Komisi C DPRD Lumajang meminta agar ada langkah serius dalam upaya optimalisasi PAD pasir. Dari hasil dirinya turun ke lapangan, banyak ditemukan penambang ilegal menggunakan sedotan bebas beroperasi.
Baca juga: Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang
Sedangkan pemilik ijin tambang resmi malah tidak bisa beroperasi. Hal itu tentu akan merugikan negara, karena penambang illegal tidak akan memberikan kontribusi ke negara.
Baca juga: Diterjang Ombak, Akses Jalan Alternatif Pasirian-Tempursari Lumajang Putus Total
Banyak juga ditemukan truk mengangkut pasir, namun tidak membawa surat keterangan asal barang (SKAB). Minimnya pengawasan, banyak potensi PAD pasir yang bisa lepas alias bocor.
Komisi C juga mengapresiasi terbentuknya Satgas Pasir, namun harus ada kerja nyata dan juga memberikan solusi agar persoalan tambang bisa teratasi. "Satgas Tambang kita dukung, tapi harus ada kerja nyata dan juga ada anggarannya agar bisa bekerja optimal," jelas Hadi, Senin (06/06/2022).
Baca juga: Maling Motor Asal Lumajang Beraksi 15 Lokasi di Kabupaten Jember
Komisi C DPRD juga akan berencana duduk bersama dengan penambang, agar bisa mencari solusi yang baik untuk semua. Baik untuk warga sekitar, penambang dan juga negara. "Kita akan terus mencarikan solusi dan kita usulkan kepada pemerintah," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi