Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang mengapresiasi beroperasinya stockpile pasir terpadu. Pasalnya, portal pasir terpadu itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang pasir.
Ahmad Faruq Qotibi SH, Anggota Komisi C DPRD Lumajang menyatakan di bulan Juni dan Juli 2022 ada kenaikan drastis. Pasalnya, potensi kebocoran dari surat keterangan asal barang (SKAB) pasir bisa lebih diminimalisir.
Baca juga: Istri Dominasi Gugatan Cerai di Lumajang, 1.842 Perkara Masuk hingga Pertengahan Juli
"Semoga lebih bisa dimaksimalkan lagi, agar PAD dari sektor tambang pasir lebih maksimal untuk pembangunan Lumajang," jelas politisi PKB itu, Senin (22/08/2022).
Baca juga: Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik
Namun, ada beberapa evaluasi soal kekompakan anatar instansi, seperti Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub). Stakeholder di pemerintahan harus kembali duduk bersama, agar satu tujuan dan kompak untuk meminimalisir kebocoran PAD.
Razia truk pasir harus sering dilakukan disejumlah jalan tikus truk pasir. Jika sering dilakukan razia dan bisa memberikan efek jera, maka PAD pasir akan terus meningkat dan bisa mencapai target.
Baca juga: Kurang dari 24 Jam, Satreskrim Polres Lumajang Ringkus Pembunuh Gadis Muda di Randuagung
"Tiga istansi itu, BPRD, Dishub dan Satpol PP harus duduk bersama dan sinergi untuk menertibkan truk pasir ini," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi