Lumajang - Kasus hutang piutang warga Argosari Kecamatan Senduro akhirnya sampai ke ranah hukum hingga ke Polres Lumajang. Hutang piutang tersebut melibatkan Mangkin warga Desa Argosari dan Markatun Kepala Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
Riky Yahya S.H.I, kuasa hukum Mangkin menceritakan jika kliennya adalah pihak yang memiliki hutang. Sedangkan Markatun yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Argosari adalah pihak yang memberikan hutang. Dimana, sekitar 6 tahun lalu, Mangkin berhutang kepada Markatun sebelum menjadi Kepala Desa senilai 37 juta rupiah.
Baca juga: KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Lumajang 2024
Namun, setelah sekian lama hutang tersebut membengkak menjadi 80 juta rupiah. Pada tanggal 22 Juni 2024 disaksikan sejumlah orang termasuk ketua RT dan Kasun, Mangkin sudah membayarkan hutangnya sebesar 50 juta rupiah. Namun, pihak pemberi hutang masih menganggap Mangkin tetap memiliki tanggungan 30 juta, sisa dari 80 juta setelah dibayarkan senilai 50 juta rupiah.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
“Jadi klien kami dianggap masih memiliki tanggungan senilai 30 juta, padahal hutang klien kami hanya 37 juta dan sudah dibayarkan senilai 50 juta rupiah,” jelas Riky kepada Lumajangsatu.com, Rabu (03/07/2024).
Sejumlah mediasi sudah dilakukan di Polsek Senduro, namun tidak menemukan titik temu. Akhirnya, Mangkin melalui kuasa hukumnya membuat aduan ke Polres Lumajang dengan dasar Kepala Desa Markatun melakukan upaya paksaan akan melakukan penyitaan tanah milik Mangkin jika tidak segera melakukan pembayaran sisa hutang 30 juta rupiah.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
“Awalnya adalah masalah perdata, namun yang kita adukan soal dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa dan juga dugaan adanya pemerasan,” pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi