Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Paripurna dengan agenda Pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Raperda APBD TA 2025. Fraksi NasDem-PKS menyoroti sejumlah perbedaan postur anggaran yang sangat mencolok dengan APBD tahun anggaran sebelumnya.
Hj. Nur Hidayati M.Si, anggota Fraksi NasDem-PKS yang bertugas di Komisi B DPRD Bidang Pembangunan menyoroti minimnya rencana belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Dimana, dalam RAPBD yang dibacakan oleh Pj Bupati Lumajang, belanja jalan, irigasi dan jaringan hanya 32 miliar saja.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
“Dengan dana segitu, apakah bisa memenuhi harapan masyarakat yang ingin memiliki jalan yang bagus. Seperti diketahui, banyak jalan-jalan Kabupaten yang masih rusak parah. Seperti jalan mulai Tempeh-Kunir-Yosowilangun, jalan Sumberejo-Urang Gantung yang masih rusak cukup parah,” jelas Nur Hidayati, Rabu (13/11/2024).
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
Tak hanya itu, masih banyak jalan-jalan yang rusak dan masyarakat Lumajang mengeluh lewat media sosial. Fraksi NASDEM-PKS meminta penjelasan mengapa alokasi untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan cukup kecil. Padahal, target pembangunan Pemkab Lumajang salah satunya adalah penguatan konektivitas untuk menjamin pemerataan pembangunan. Jika jalannya tidak mantap, maka tidak akan tercipta konektivitas yang bagus pula.
“Kita juga dapat keluhan dari konstituen kita yang mengeluh banyak infrastruktur jalan rusak. Kita minta penjelasan kenapa belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sangat minim,” pungkasnya.
Baca juga: Badan POM Jember Evaluasi Program Keamanan Pangan di Kabupaten Lumajang
PU Fraksi DPRD Lumajang akan dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang lewat paripurna lanjutan II yang akan digelar Jum’at tanggal 15 November 2024.(Yd/red)
Editor : Redaksi