Akan Segera Dilakukan Pembahasan

Fraksi NasDem-PKS DPRD Soroti Minimnya Anggaran Jalan RAPBD Lumajang 2025

Reporter : Babun Wahyudi
Gedung DPRD Kabupaten Lumajang

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Paripurna dengan agenda Pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Raperda APBD TA 2025. Fraksi NasDem-PKS menyoroti sejumlah perbedaan postur anggaran yang sangat mencolok dengan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Hj. Nur Hidayati M.Si, anggota Fraksi NasDem-PKS yang bertugas di Komisi B DPRD Bidang Pembangunan menyoroti minimnya rencana belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Dimana, dalam RAPBD yang dibacakan oleh Pj Bupati Lumajang, belanja jalan, irigasi dan jaringan hanya 32 miliar saja.

Baca juga: Raperda APBD Lumajang TA 2025 Akan Segera Dibahas Pemerintah dan DPRD

“Dengan dana segitu, apakah bisa memenuhi harapan masyarakat yang ingin memiliki jalan yang bagus. Seperti diketahui, banyak jalan-jalan Kabupaten yang masih rusak parah. Seperti jalan mulai Tempeh-Kunir-Yosowilangun, jalan Sumberejo-Urang Gantung yang masih rusak cukup parah,” jelas Nur Hidayati, Rabu (13/11/2024).

Baca juga: Bibit Ikan Terus Ditebar Upaya Jaga Ekosistem dan Kesejahteraan Warga Lumajang

Tak hanya itu, masih banyak jalan-jalan yang rusak dan masyarakat Lumajang mengeluh lewat media sosial. Fraksi NASDEM-PKS meminta penjelasan mengapa alokasi untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan cukup kecil. Padahal, target pembangunan Pemkab Lumajang salah satunya adalah penguatan konektivitas untuk menjamin pemerataan pembangunan. Jika jalannya tidak mantap, maka tidak akan tercipta konektivitas yang bagus pula.

“Kita juga dapat keluhan dari konstituen kita yang mengeluh banyak infrastruktur jalan rusak. Kita minta penjelasan kenapa belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sangat minim,” pungkasnya.

Baca juga: BKOR Sediakan Fasilitas Olahraga dan Kesehatan Murah Bagi Warga Lumajang

PU Fraksi DPRD Lumajang akan dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang lewat paripurna lanjutan II yang akan digelar Jum’at tanggal 15 November 2024.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru