Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Paripurna dengan agenda Pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Raperda APBD TA 2025. Fraksi NasDem-PKS menyoroti sejumlah perbedaan postur anggaran yang sangat mencolok dengan APBD tahun anggaran sebelumnya.
H. Usman Afandi S.Pd, Ketua Fraksi NASDEM-PKS mempertanyakan bengkaknya alokasi dana untuk alokasi belanja pegawai. Dimana ada penambahan sekitar 52 miliar pada RAPBD TA 2025 dibandingkan dengan APBD TA 2024. Setelah Fraksi NasDem-PKS mengamati dari alokasi belanja daerah dan pertumbuhannya terdapat analisa yang bisa disimpulkan yakni rasionalisasi belanja pegawai yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Baca juga: Raperda APBD Lumajang TA 2025 Akan Segera Dibahas Pemerintah dan DPRD
“TA 2024 sebesar Rp. 832 miliar di TA 2025 menjadi 884 miliar. Pertimbangan apa yang mendasari dengan asumsi jumlah pegawai yang ada saat ini,” jelas Usman, Rabu (13/11/2024).
Baca juga: Bibit Ikan Terus Ditebar Upaya Jaga Ekosistem dan Kesejahteraan Warga Lumajang
Tak hanya soal belanja pegawai, Belanja barang dan jasa juga cukup besar, pada nota RAPBD TA 2025 mencapai 689 miliar sedangkan pada TA 2023 hanya 632 miliar saja. Ada penambahan sekitar 57 miliar. Hal itu juga perlu dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
“Kita butuh penjelasan terhadap belanja-belanja yang tiba-tiba berkurang drastis dan pada belanja yang tiba-tiba membengkak. Jangan ada dusta diantara kita,” jelasnya.
Baca juga: BKOR Sediakan Fasilitas Olahraga dan Kesehatan Murah Bagi Warga Lumajang
PU Fraksi DPRD Lumajang akan dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang lewat paripurna lanjutan II yang akan digelar Jum’at tanggal 15 November 2024.(Yd/red)
Editor : Redaksi