Lumajang - Puluhan Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lumajang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Selasa (18/02/2025). Kedatangan mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan program efisiensi pemerintah Prabowo Subianto yang menyasar program-program penting yang sangat mendasar salah satunya Pendidikan dan ekonomi.
Mahasiswa juga menolak terhadap kebijakan kenaikan Harga elpiji 3 kilo gram, karena sangat memberatkan masyarakat Lumajang dan Indonesia. Program efisiensi juga menyasar Pendidikan, sehingga beredar informasi sejumlah program beasiswa akan dihapuskan imbas dari efisiensi.
Baca juga: Saiful Hadi Terpilih Jadi Ketua PC PMII Lumajang 2025-2026
"Kita datang ke DPRD ingin menyampaikan aspirasi menolak program efisiensi yang menyasar kebutuhan dasar seperti Pendidikan dan lainnya," jelas Ervan Zidny, Koordintor Aliansi BEM se-Lumajang.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa berdialog dan membahas isu-isu penting nasional dan juga daerah. Mahasiswa juga menyinggung pentingnya daerah yang mandiri dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu ketergantungan kepada pemerintah pusat.
Baca juga: Pelatihan Content Creator Sinergi Komdigi, Pemkab Lumajang dan UNISYA Siapkan SDM Digital Mumpuni
H. Usman Afandi S.Pd, Skretaris Komisi C DPRD Lumajang sangat setuju dengan usulan mahaiswa tentang peningkatan PAD Lumajang. Komisi C DPRD yang membidangi pendapatan, akan mengoptimalkan pengawasan potensi pendapatan daerah agar bisa maksimal. Jika PAD Lumajang tinggi, maka program-program dasar bagi rakyat Lumajang seperti Pendidikan dan Kesehatan akan bisa dipenuhi dengan maksimal.
"Kita selaku Komisi C DPRD Lumajang komitmen untuk terus meningkatkan PAD Lumajang agar bisa menopang pembangunan daerah," jelas Usman.
Baca juga: Komisi B DPRD Lumajang Minta Perbaikan Jalan Desa Sesuai Standar Nasional
Sementara itu, Hj, Oktafiani, Ketua DPRD Lumajang menyambut baik audiensi dari Aliansi BEM se-Lumajang. DPRD akan mengirim surat kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait tuntutan-tuntutan dari mahasiswa Lumajang.
"Kebijakan efisiensi adalah kebijakan pusat ya, jadi kita akan bersurat kepada pemerintah pusat tentang tuntutan mahasiswa di Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi