Hampir satu tahun masa kepemimpinan daerah berjalan. Sebuah fase yang secara politik cukup panjang untuk melihat arah, tetapi masih cukup awal untuk melakukan koreksi. Pada titik inilah publik mulai bertanya: sejauh mana janji-janji kampanye bertemu dengan realitas kebijakan? Apakah perubahan mulai terasa, atau justru hanya berganti wajah tanpa berganti arah?
Dalam politik lokal, tahun pertama selalu diberi ruang toleransi. Adaptasi birokrasi dianggap wajar, penyesuaian kebijakan dimaklumi, dan warisan pemerintahan sebelumnya kerap dijadikan alasan. Namun, justru di tahun pertama inilah fondasi kepemimpinan diletakkan. Bukan pada banyaknya pidato, melainkan pada cara membaca dan mengelola anggaran.
Pidato politik selalu bekerja di wilayah harapan. Janji penghapusan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan percepatan pembangunan disampaikan dengan bahasa moral: seolah negara akhirnya hadir sepenuhnya bagi warganya. Di daerah, janji itu segera diterjemahkan ke dalam RPJMD, program unggulan, indikator kinerja, dan target tahunan.
Baca juga: Urgensi Ridho Terhadap Takdir Allah: Kunci Keimanan dan Ketenangan
Masalahnya, kebijakan publik tidak hidup dari janji. Ia hidup dari angka. Sebagaimana diingatkan Robert Shiller dalam Narrative Economics, kekuatan cerita sering kali melampaui kekuatan data. Narasi mampu membentuk persepsi publik bahkan sebelum perubahan nyata terjadi. Dalam konteks kepemimpinan daerah, narasi “perubahan” bisa hidup lama, meskipun struktur anggaran tidak banyak berubah. Di sinilah risiko kebijakan bermula: ketika cerita bergerak lebih cepat daripada kapasitas membaca realitas fiskal.
Tahun Pertama dan Godaan Ilusi Transisi
Hampir satu tahun menjabat sering kali dibingkai sebagai masa transisi. Alasan ini tidak sepenuhnya keliru. Setiap kepemimpinan memang membutuhkan waktu untuk memahami mesin birokrasi. Namun, ketika narasi transisi digunakan terlalu lama, ia berubah menjadi ilusi. Ilusi bahwa perubahan akan datang dengan sendirinya, tanpa keberanian menyentuh struktur anggaran.
Banyak kepala daerah fasih berbicara visi dan misi, tetapi tidak sepenuhnya menguasai instrumen utama perubahan: APBD. Struktur belanja wajib, ruang fiskal riil, beban pembiayaan, hingga efektivitas program sering diperlakukan sebagai urusan teknis yang sepenuhnya diserahkan kepada birokrasi.
Akibatnya, terjadi jarak antara janji dan desain kebijakan. Janji terdengar besar, tetapi kebijakan rapuh. Masalahnya bukan niat, melainkan kapasitas membaca realitas fiskal.
Ruang Fiskal yang Kian Menyempit
Hampir semua daerah hari ini berada dalam kondisi ruang fiskal sempit. Belanja pegawai, kewajiban pelayanan dasar, bantuan sosial, dan berbagai belanja wajib menyerap porsi terbesar anggaran. Di sisi lain, pendapatan asli daerah tumbuh lambat dan ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas kebijakan menjadi sangat terbatas. Setiap tambahan program harus berebut ruang dengan kewajiban yang sudah ada. Ketika tekanan politik menuntut hasil cepat, pembiayaan—termasuk utang dan berbagai skema kreatif—sering dijadikan solusi instan.
Padahal, utang bukan sekadar angka di neraca. Ia membawa konsekuensi jangka panjang berupa beban bunga, pengurangan ruang belanja masa depan, dan efek crowding out terhadap belanja produktif. Jika sejak tahun pertama arah kebijakan fiskal sudah condong untuk menutup rutinitas, maka lima tahun ke depan akan dihabiskan untuk menjaga sistem tetap berjalan, bukan mengubah arah pembangunan.
Ketika Janji Tidak Bertemu Desain Kebijakan
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk melihat apakah janji mulai bertemu desain kebijakan. Apakah belanja pendidikan benar-benar meningkat dari sisi kualitas, bukan sekadar nominal. Apakah layanan kesehatan diarahkan pada pencegahan dan peningkatan produktivitas, bukan hanya kuratif. Apakah kebijakan pengentasan kemiskinan dirancang untuk memperkuat daya hidup warga, bukan sekadar menurunkan angka statistik.
Di banyak daerah, yang terjadi justru sebaliknya. Program berganti nama, tetapi substansi sama. Anggaran terserap, laporan kinerja rapi, tetapi dampak tidak terasa. Indikator makro membaik, sementara pengalaman mikro masyarakat berjalan di tempat.
Dalam literatur tata kelola, kondisi ini dikenal sebagai information asymmetry ketika pengambil keputusan berada pada posisi inferior dibanding aparatus teknokratis dan broker kepentingan. Kepala daerah menyampaikan visi, tetapi angka-angka dikendalikan di level teknis. Program berubah menjadi proyek, dan proyek sering kehilangan orientasi outcome.
Paradoks Anggaran di Tahun Pertama
Paradoks klasik mulai terlihat bahkan sejak tahun pertama: anggaran meningkat, tetapi kemiskinan stagnan. Infrastruktur dibangun, tetapi akses ekonomi tidak selalu meluas. Bantuan sosial cair, tetapi produktivitas warga tidak tumbuh.
Amartya Sen menyebut kondisi ini sebagai kegagalan perluasan kapabilitas. Negara hadir secara fiskal, tetapi absen secara fungsional. Sekolah berdiri, tetapi kualitas pembelajaran tidak melonjak. Layanan kesehatan tersedia, tetapi daya hidup jangka panjang masyarakat terabaikan.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
Dalam konteks kepemimpinan daerah yang baru berjalan satu tahun, kegagalan ini seharusnya menjadi alarm dini. Jika sejak awal belanja produktif kalah oleh belanja rutin, maka arah pembangunan lima tahun ke depan sudah dapat diprediksi: stabil secara administratif, tetapi mandek secara substantif.
Rutinitas yang Menggerus Masa Depan
Kesalahan paling umum dalam kebijakan daerah adalah dominasi belanja rutin atas belanja produktif. Anggaran habis untuk menjaga sistem tetap berjalan, bukan untuk mendorong lompatan kualitas. Pendidikan dan kesehatan selalu disebut prioritas, tetapi porsinya kalah oleh belanja yang lebih mudah dipertanggungjawabkan secara politik.
Padahal, sejarah pembangunan menunjukkan bahwa penghapusan kemiskinan tidak pernah berhasil tanpa investasi besar dan konsisten pada manusia. Pendidikan dasar yang berkualitas, kesehatan publik yang kuat, dan kebijakan produktivitas yang terarah adalah prasyarat perubahan struktural.
Ketika anggaran hanya digunakan untuk meredam gejolak jangka pendek, kebijakan kehilangan daya ubahnya. Ia menenangkan hari ini, tetapi mengorbankan masa depan.
Kepemimpinan dan Literasi Fiskal
Di sinilah makna kepemimpinan diuji. Kepemimpinan modern bukan sekadar keberanian mengambil panggung atau kemampuan membangun citra. Ia menuntut literasi fiskal: kemampuan membaca arus kas daerah, memahami rasio belanja produktif, dan menyadari konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan anggaran.
Pemimpin tidak harus menjadi akuntan. Tetapi ia harus cukup paham untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, menantang asumsi teknokratis, dan memastikan bahwa anggaran benar-benar bekerja untuk tujuan publik.
Tanpa literasi fiskal, pemimpin akan selalu bergantung pada penjelasan bawahan. Di situlah ruang oportunisme tumbuh. Program mudah diarahkan menjadi proyek, dan proyek kehilangan orientasi kesejahteraan.
Dari Evaluasi ke Koreksi Arah
Baca juga: Urgensi Tasawuf Dalam Menghadapi Krisis Spiritual di Era Modern
Satu tahun bukan waktu untuk menghakimi, tetapi cukup untuk mengevaluasi arah. Jika penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ingin lebih dari sekadar slogan, maka koreksi harus dimulai sekarang.
Ketergantungan anggaran untuk rutinitas harus dikurangi secara bertahap. Belanja pendidikan, kesehatan, dan produktivitas warga harus benar-benar diperbesar, bukan hanya disebut prioritas. Orientasi anggaran harus bergeser dari serapan ke dampak.
Program harus dinilai dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan dari kecepatan pelaksanaannya. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar ruang rente menyempit sejak awal masa jabatan.
Penutup
Sejarah kebijakan menunjukkan bahwa negara gagal bukan karena kurang pidato, melainkan karena salah membaca neraca. Di daerah, kegagalan sering bermula sejak tahun pertama, ketika janji besar tidak diikuti perubahan struktur anggaran.
Satu tahun kepemimpinan adalah cermin awal. Ia menunjukkan apakah kekuasaan akan digunakan untuk merawat harapan, atau untuk membangun kapasitas. Karena pada akhirnya, kekuasaan yang tidak memahami angka akan selalu dikendalikan oleh mereka yang memahaminya. Dan terlalu sering, itu bukan untuk kepentingan publik.***
*** Penulis Akademisi Universitas Islam Syarifuddin Lumajang
Editor : Redaksi