Lumajang (lumajangsatu.com) - Dewan Pendidikan Lumajang sedikit menyayangkan proses ujian penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan diselenggarakan sekolah Negeri, karena dinilai kurang transparan. Sosialisasi yang kurang masif, membuat banyak orang tua siswa yang tidak faham dan akhirnya pasrah apakah anaknya bisa diterima disekolah yang dituju.
"Padahal ini lama, tapi karena sosialisasinya kurang dan terkesan tertutup membuat banyak orang tua siswa yang akhirnya tidak faham dan pasrah anaknya bisa diterima atau tidak," ujar Muhammad Hariyadi Eko Romadhon ketua Dewan Pendidikan Lumajang, Kamis(02/07/2015).
Baca juga: 1.739 Anak Lumajang Putus Sekolah
Nilai ujian PPDB yang mencapai 40 persen dari poin penerimaan siswa baru juga sangat rentan untuk dipermainkan. Oleh sebab itu, sekolah penyelenggara dan Dinas Pendidikan harus terbuka dengan nilai setiap anak dan tidak boleh hanya memampang siswa yang lulus tanpa mencantumkan nilai siswa yang lulus dan yang tidak.
"Ini rawan dipermainkan, bisa-bisa siswa yang nilai UN-nya tinggi tidak masuk sekolah negeri karena nilai ujian PPDB-nya jeblok atau sengaja dijeblokan," paparnya.
Baca juga: Pelajar SMP Negeri 1 Candipuro Lumajang Dikenalkan Pada Isu-isu Kependudukan Lewat Metode Inovatif
Dalam penerimaan siswa baru di sekolah negeri, nilai UN memiliki poin 50, ujian PPDB 40 poin dan prestasi maksimal 10 poin. Nilai UN dan prestasi sudah tidak mungkin dipermainkan, tinggal nilai ujian PPDB yang berpeluang dipermainkan.
"Kita minta agar pengumuman penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri benar-benar transparan," jelasnya.
Baca juga: Dindikbud Pastikan Lumajang Siap Gelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang SD 2024
Sebelaumnya kata Eko, Bupati Lumajang As'at Malik meminta agar dinas pendidikan melakukan sosialisasi yang masif tentang sistem PPDB. Sehingga orang tua siswa bisa tahu dan melakukan persiapan lain jika anaknya tidak diterima disekolah negeri.
"Kita sama sekali tidak dilibatkan dalam proses PPDB ini, hanya kita diberi kabar bahwa tanggal 4 Juli diajak untuk monitoring," pungkas Eko.(Yd/red)
Editor : Redaksi