Lumajang (lumajangsatu.com) - Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi NasDem menilai kejadian pembunuhan aktivis anti tambang Salim Kancil karean pemerintah daerah abai terhadap persoalan masyarakat. Illegal mining Lumajang merupakan kejahatan besar yang dibiarkan hingga akhirnya jatuh korban nyawa.
"Pemerintah daerah abai terhadap persoalan masyarakat jadi ada pembiaran terus menerus," ujar Taufiqul Hadi kepada lumajangsatu.com, Jum'at (02/10/2015).
Pemerintah daerah dinilai ragu-ragu dalam melakukan tindakan tegas dalam penertiban tambang pasir illegal. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh aktor-aktor setempat seperti kepala desa Selok Awar-awar.
Ditengah keragu-ragun pemerintah, aktor-aktor itu kemudian bersekongkol dengan negera dalam hal ini pihak kepolisian. Dalam situasi demikian, sulit dibedakan mana penegak hukum dan mana penjahatnya karena sumuanya sudah bersatu.
"Yang kemudian menjadi korban adalah rakyat, bapak Tosan harus dirawat karena dianiaya dan pak Salim Kancil meninggal karena dibunuh dengan cara sadis," paparnya.
Persoalan tambang tidak hanya terjadi di Lumajang namun hampir menyeluruh di Indonesia. Lumajang khususnya tragedi Selok Awar-awar diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian potensi konflik tambang diseluruh Indonesia.
"Persoalan ini tidak hanya di Lumajang, hanya di Selok Awar-awar ini kemudian sampai jatuh korban jiwa dan kita berharap ini adalah pintu masuk mengungkap persekongkolan tambang illegal," pungkasnya.
Usai melakukan investigasi di Selok Awar-Awar, Taufiqul Hadi kemudian bertemu dengan Kader HMI dan KAHMI Lumajang. Taufiq juga menyerap informasi yang disampaikan HMI tentang persoalan konflik tambang illegal Lumajang.(Yd/red)
Editor : Redaksi