Lumajang(lumajangsatu.com) - Forum Jurnali Peduli Bencana (FORPENA) Lumajang mendesak aparat pemerintah dan penegak hukum benar-benar serius dalam penangganan kasus pembunuhan Salim Kancil dan Illegal Mining yang menjadi perhatian publik.
Sehingga, kasus pembunuhan aktivis tolak tambang dan illegal mining yang diliputi insan jurnalis, bukan malah menyebabkan konflik horizontal. Kasus teror SMS ke jurnalis, Forpena mengkaji ada sebuah pergeseran isu, sehingga jurnalis sebagai kambing hitam atas yang terjadi oleh pihak-pihak berkepentingan di kasus pasir Lumajang.
Baca juga: HUT ke-15, NasDem Lumajang Targetkan Tambah Kursi Legislatif di Pemilu 2029
"Forpena mengkaji apa yang terjadi di Lumajang akibat sebuah kebijakan yang dibuat aparat pemerintah bersama penengak hukum, berakibat menjadi bencana sosial hinggga muncul konflik sosial," kata Harry Purwanto, Sekretaris FORPENA Lumajang.
Bagi Forpena, yang terjadi di Lumajang, adanya sebuah kebijakan mengatur, menertibkan dan mendapatkan PAD dari Pasir, malah berubah menjadi konflik sosial. JUrnalis yang memberikan informasi ke masyarakat sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pokok-pokok pers, malah mau dibenturkan dalam konflik kepentingan.
"Pers dan Jurnalis yang meliput kasus di Lumajang, mengajak semua pihak untuk menghormati aturan hukum yang berlaku, seharusnya semua pihak aparatur pemerintah, penengak hukum, investor atau publik berterima kasih ke pers, sekarang malah pers yang dipojokkan," terangnya.
FORPENA yang sering berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL) dalam peliputan kasus tambang illegal, kerap mendiskusikan segala sesuatunya. Forpena mengajak aparatur pemerintah dan penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus tambang pasir di Lumajang dengan serius.
Baca juga: Satu Komando, DPC PPP Lumajang Dukung Penuh Hasil Rakornas DPP
"Publik sangat berharap kasus di LUmajang segera selesai dan bisa membangun kembali Kabupaten di kaki Gunung Semeru," ungkap Harry..(ls/red)
Editor : Redaksi