Author : Redaksi

Lumajang - Pusat Pelayanan Publik yang dikenal sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP) Lumajang, Jawa Timur terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, khususnya di sektor kesehatan.

Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan bantuan benih untuk tanaman jagung dan padi kepada Kementerian Pertanian. Permohonan bantuan tersebut ditujukan untuk lahan-lahan yang mengalami dampak terdampak dengan intensitas kerusakan ringan hingga sedang akibat bencana banjir yang baru-baru ini melanda daerah tersebut.

Lumajang - Lebih dari 30 Cabang Olahraga (Cabor) di Lumajang menggelar silaturrahim dan halal bi halal, Minggu (28/04/2024) di Magnolia Cafe. Acara tersebut juga bagian tindak lanjut dari tidak berimbangnya dana pembinaan cabor dalam proposal pengajuan KONI Lumajang kepada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Lumajang - DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang membuka pendaftaran calon Bupati/Wakil Bupati Lumajang 2024-2029. Pendaftaran dibuka secara umum bagi putra-putri terbaik Lumajang mulai tanggal 28 April sampai tanggal 19 Mei 2024.

Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengambil langkah progresif dengan menyatakan kesiapannya untuk menerapkan Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital. Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan layanan publik tetapi juga menandai langkah maju dalam menyambut era digitalisasi.

Lumajang-Satlantas Polres Lumajang membagikan brosur himbauan tertib berlalu lintas kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang.

Lumajang-Untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan, TNI-Polri bersama masyarakat melaksanakan pemasangan bronjong atau tangkis Sungai Kaliasem, Kelurahan Citrodiwangsan belakang Pasar Serangin Kecamatan Lumajang

Lumajang - Tim Seleksi (Timsel) telah mengumumkan 10 besar calon Komisioner KPU Lumajang. Seleksi calon KPU Lumajang tergabung dalam Jatim zona 2, meliputi Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember.

Lumajang - Pemkab Kabupaten Lumajang berkomitmen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan pasal 146 Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.