KPK Mampir Lumajang

Ketua KPK : Saya Berharap Tidak Ditemukan Kasus OTT di Lumajang

Penulis : lumajangsatu.com -
Ketua KPK : Saya Berharap Tidak Ditemukan Kasus  OTT di Lumajang
Ketua KPK Memukul Gong untuk memulai kegiatan Roadshow Bus Antikorupsi di Lumajang.

Lumajang (lumajangsatu.com) -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Roadshow Bus KPK 2019 dengan tema Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kabupaten Lumajang, Selasa (3/9/2019). Ditahun 2019 ini, ada 27 Kabupaten Kota di Jawa Timur di Kunjungi untuk sosialisasi dan pencegahan terhadap para aparatus negara.

Ketua KPK RI, Ir. Agus Rahardjo, menjelaskan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengadaan, menduduki kasus nomor 2, setelah kasus OTT suap. "Saya berharap tidak ditemukan kasus OTT di Lumajang." ujarnya.

BACA JUGA : 

Ia menghimbau, agar pihak inspektorat melaporkan kepada KPK, apabila menemukan tindak korupsi maupun suap. Sehingga negara tidak dirugikan dan membawa Indonesia kemunduran peradaban dunia.

"Tugas kami adalah pencegahan dan penindakan korupsi serta, monitoring terhadap kebijakan pemerintah," pungkasnya.

KPK Selama Lumajang akan melakukan sosialiasi ke semua elemen masyarakat. Sehingga melawan perilaku koruptif disegala bidang dan lini kehidupan bermasyarakat. (ls/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.