Mimpi Dongkrak Pariwisata Lumajang

Aktivitas Pengerukan Normalisasi Ranu Pani Memakan CSR Milyaran Tak Tampak

Penulis : lumajangsatu.com -
Aktivitas Pengerukan Normalisasi Ranu Pani Memakan CSR Milyaran Tak Tampak
Penampakan Kondisi Ranu Pani tak ada aktifitas pengerukan sedimentasi, Selasa (1/10/2019). Foto Indana)

Senduro (lumajangsatu.com) - Pengerukan sedimentasi Ranu Pani yang didanai oleh Coorporate Social Responsibilty (CSR )Bank BRI dihadiri oleh Menteri BUMN dan Bupati Lumajang hanya berlangsung seminggu. Warga banyak tidak tahu begitu cepat dan tidak terlihat dampak dari proses normalisasi.

Dari perbincangan tim lumajangsatu.com, para petugas pengerukan sedimentasi di Ranu Pani hanya bekerja antar 2 hingga 3 jam sehari. Hal ini diduga karena pembiayaan yang sangat mahal.

"Katanya mahal, jadi lambat pengerjaan," ujar seorang warga.

"Saya tidak tahu, mau diapakan ranu pani," jelas warga.

Dari informasi di website pemkab Lumajang, Ranu Pani di normalisasi untuk menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Selain itu, juga pengembangan bagi wisatawan menginap di Ranu Regulo.

Cak Thoriq sempat mencapaikan jika dana untuk normalisasi Ranu Pani disampaikan di acara Jagongan Wakil Rakyat (Jawara) mendapat dana CSR Rp. 7,5 Milyar. Bahkan, saat itu oleh BRI dipersilakan meminta dana berapa pun, karena sudah disetujui oleh Menteri BUMN, Rini Sumarno.

"Saya waktu itu ditawari 10 Milyar, tapi kok kebayakan, jadi Hanya minta 7,5 M," ungkap Bupati beberapa waktu lalu.

Pengamatan lumajangsatu.com saat dua kali mengikuti kegiatan Kapolres Lumajang di Ranu Pani bersama Wakapolda dan Bupati. Normalisasi pengerukan ranu pani tidak ada aktifitas.

Padahal cita-cita orang nomer satu di Lumajang ingin sekali menarik wisatawn ke Ranu Pani turun ke Kota Pisang. Semoga bisa terwujud. (ind/ls/red)

Editor : Redaksi

Koordinasi Lintas Sektor

DPRD Lumajang Gerak Cepat Cari Solusi Atasi Tanggul Penahan Banjir Hampir Jebol di Sumberwuluh

Lumajang - Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiani, S.H., M.H. menginstruksikan Pimpinan Komisi B untuk berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta perangkat daerah terkait dan tokoh masyarakat setempat untuk membahas solusi terbaik bagi tanggul yang hampir jebol di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Sebab, tanggul penahan banjir itu jika jebol sangat membahayakan bagi masyarakat Sumberwuluh dan sekitarnya.