Badan Pembentukan Perda

Shock Theraphy, DPRD Lumajang Kembalikan 1 Raperda Karena Tak Lengkap

Penulis : lumajangsatu.com -
Shock Theraphy, DPRD Lumajang Kembalikan 1 Raperda Karena Tak Lengkap
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang

Kedungjajang - Pemerintah Lumajang mengajukan 6 Raperda untuk dibahas oleh DPRD. Namun, ada satu Raperda yang dikembalikan yakni Raperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Bank Lumajang karena tidak dilengkapai dengan naskah akademik (NA).

"Kemarin oleh Bapem Perda (Badan Pembetukan Peraturan Daerah) satu pengajuan Raperda dikembalikan," ujar Bukasan, Wakil Ketua DPRD Lumajang, Selasa (11/02/2020).

Saat ini, sedang dilakukan pembahasan apakah satu Raperda tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya, atau hanya 5 Raperda yang akan dibahas. 6 Raperda yang sudah dibacakan oleh Bupati Lumajang di Rapat Paripurna, namun satu Raperda belum lengkap harus jadi perhatian serius agar tidak terulang lagi.

"Ini Shock theraphy juga bagi Pemerintah Daerah, jika mengajukan Raperda baik perubahan atau pencabutan harus lengkap," tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Agus Triyono, Sekda Lumajang menyatakan ada 6 Raperda yang dijaukan. Namun, ada satu raperda yang dikembalikan karena dianggap ada yang kurang. "Bagian hukum Pemkab dipanggil ke Kejati untuk dimintai keterangan, sehingga ada satu Raperda tidak lengkap," jelas Agus.

Saat ini, kekurangan dalam pengajuan Raperda sedang dikerjakan agar segera tuntas. Nantinya akan diajukan ke DPRD, apakah tetap 6 Raperda atau hanya 5 Raperda saja yang akan dibahas. "Kekurangan yang diminta sedang dikerjakan dan segera dituntaskan," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).