tidak terdata di pencatatan sipil akta kelahiranny

Akibat Nikah Sirri, Puluhan Anak di Lumajang Tanya Kejelasan Ayahnya

Penulis : lumajangsatu.com -
Akibat Nikah Sirri, Puluhan Anak di Lumajang Tanya Kejelasan Ayahnya
Pengadilan Agama Lumajang tampak dari depan

Lumajang- Puluhan permohonan asal-usul anak di Kabupaten Lumajang masuk di Pengadilan Agama (PA) untuk meminta kejelasan status ayahnya. Hal ini lantaran akte anak tercatat hanya nama ibu, karena kedua orang tuanya melakukan pernikahan sirri.

Humas PA Lumajang Ahmad Junaidi mengatakan, sejak Juli 2023 terdapat 23 permohonan asal-usul anak yang masuk di PA Lumajang. Pengajuan itu dilakukan karena di dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu.

Hal itu terjadi lantaran kedua orang tuanya melakukan nikah siri. Sementara dalam pengajuan untuk mendapatkan wali anak, pasutri harus sudah memiliki akta atau surat nikah.

“Ada puluhan permohonan asal-usul anak yang masuk di PA Lumajang,” kata Junaidi Minggu, (27/8/2023).

Oleh karena itu, lanjutnya, jika pernikahan tidak tercatat secara resmi atau masih berstatus nikah siri, permohonan asal-usul anak tidak bisa dilakukan.

“Jadi, anak yang lahir dalam pernikahan siri tidak terdata di pencatatan sipil akta kelahirannya. Sehingga, setelah memiliki akta nikah, pengajuan baru bisa dilakukan,” katanya.

Jika tidak memiliki akta kelahiran, imbuh Junaidi, tentu akan menimbulkan kesulitan bagi masa depan buah hati. Sebab, akan banyak imbas negatif jika hal tersebut terjadi.

Seperti halnya, jika ingin menikah lagi, atau jika kedua orang tuanya meninggal, sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan adalah anak dan keturunan yang sah. Berbeda jika ada akta kelahiran, yang akan memudahkan identifikasi anak.

“Jika punya akta kelahiran yang tidak ada nama bapaknya, maka saat bapaknya meninggal dunia, tidak bisa dijadikan ahli waris,” pungkasnya (Ind/red).

Editor : Redaksi

Lakukan Audiensi

Tak Setuju Program Efisiensi Prabowo Sasar Kebutuan Dasar, Aliansi BEM se-Lumajang Datangi DPRD

Lumajang - Puluhan Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lumajang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Selasa (18/02/2025). Kedatangan mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan program efisiensi pemerintah Prabowo Subianto yang menyasar program-program penting yang sangat mendasar salah satunya Pendidikan dan ekonomi.

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).