Agar Bisa Beroperasi Seperti Semula

Pemkab Lumajang Masih Koordinasi Pengelolaan Stockpile Pasir Terpadu

Penulis : lumajangsatu.com -
Pemkab Lumajang Masih Koordinasi Pengelolaan Stockpile Pasir Terpadu
Warga menutup aktivitas stockpile pasir terpadu di Sumbersuko-Lumajang

Lumajang - Polemik stockpile pasir terpadu Lumajang juga menjadi sorotan Fraksi di DPRD Lumajang. Fraksi NasDem-PAN meminta agar Pemerintah Lumajang memperjelas siapa yang akan mengelola stockpile pasir terpadu pasca Perumda Semeru mengembalikan penugasan pengelolaan.

Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni saat rapat Paripurna DPRD memberikan jawaban bahwa saat ini masih terus berjalan upaya komunikasi dan koordinasi dengan para pihak. Tentunya, komunikasi dilakukan agar stockpile pasir terpadu tetap bisa beroperasi seperti semula.

“Terkait dengan stockpile terpadu saat ini masih sedang berjalan upaya komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi terbaik sehingga keberadaan stockpile terpadu tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Indah Wahyuni saat membacakan jawaban pemerintah atas PU Fraksi DPRD Lumajang, Rabu (15/11/2023).

Seperti diketahui, tak hanya Perumda Semeru yang lempar handuk dalam pengelolaan stockpile pasir terpadu, warga sekitar juga melakukan aksi demo. Warga memprotes debu yang dihasilkan dari aktivitas stockpile pasir terpadu.

Terlebih lagi, uang debu sebagai kompensasi yang diberikan Perumda Semeru sudah dihentikan. Mobil tangki yang menyiram jalan agar tak berdebu juga sudah berhenti. Akibatnya, debu-debu dijalan masuk ke rumah-rumah warga mengganggu warga sekitar dan juga pengguna jalan.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.