Gandeng Bea Cukai Probolinggo
Satpol PP Lumajang Tindak Ribuan Rokok Ilegal Dalam Tahun 2024
Lumajang - Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan mencegah peredaran barang ilegal, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Lumajang, Bea Cukai, dan Dinas Perdagangan, gelar Ekspose Hasil Operasi pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Lumajang DBHCHT TA 2024.
Plt Satpol PP Himdan SIP melaporkan kegiatan ekspose hasil operasi pemberantasan Barang Karena Cukai (BKC) ilegal di wilayah Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa operasi ini untuk memberikan efek jera kepada para penjual, sales yang memasarkan BKC ilegal.
Dalam kegiatan ini mampu menekan laju perkembangan peredaran BKC rokok ilegal pada wilayah Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk total Barang Bukti (BB)dalam tahun 2024 yaitu, 7199 bungkus dan 97 batang.
"Jumlah sasaran kami di 21 kecamatan, dengan jumlah temuan merek rokok ada 192 merek”, ungkap Himdan Rabu, (11/12/2024).
Total penindakan di tahun 2024 ini kurang lebih meningkat hampir 100 persen dari tahun 2023 kemarin. Pada saat kegiatan operasi gabungan, tim juga mendapatkan 470 botol dengan berbagai jenis merek.
“Adapun kerugian yang dialami negara, pertama hasil tembakaunya kurang lebih sekitar 121.276.872 rupiah dan minimal yang mengandung alkohol yaitu sebesar 1.696.000 rupiah”, terangnya.
Selain penindakan, tim juga memberikan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan dampak negatifnya. Pemerintah daerah berharap agar masyarakat lebih sadar untuk memilih produk rokok yang sah dan resmi, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui penerimaan pajak dan cukai yang sah.
Pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Lumajang ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat serta menciptakan ekonomi yang lebih transparan dan adil. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum demi kelancaran pelaksanaan operasi tersebut (Ind/red).
Editor : Redaksi