Penyusunan RPJMD 2025-2029

DPRD Lumajang Dorong Sinergi Program Daerah, Provinsi dan Pusat Lewat RPJMD

Penulis : -
DPRD Lumajang Dorong Sinergi Program Daerah, Provinsi dan Pusat Lewat RPJMD
DPRD menghadiri penyusunan RPJMD Lumajang 2025-2029

Lumajang - Ketua DPRD Hj. Oktafiyani H,. MH bersama Wakil DPRD dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Lumajang menghadiri Musrenbang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025 - 2029 bertempat di Pendopo Aryawiraja Lumajang, Senin (05/05/2025).

Dalam sambutannya Ketua DPRD Oktafiyani menatakan bahwa kegiatan Penyusunan RPJMD Lumajang 2025-2029 merupakan momentum penting untuk menyelaraskan visi, menyatukan semangat dan memperkuat sinergi pembangunan antara seluruh pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislatif, pelaku usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat.

"Penyusunan RPJMD Tahun 2205-2029 harus disusun dengan visi RPJPN yakni Indonesia Emas 2024 dengan mendukung program prioritas nasional, serta selaras dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur," jelas politisi Gerindra itu.

DPRD juga mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi dokumen administratif melainkan menjadi dokumen yang hidup, yang mengandung jiwa keadilan sosial, partisipasi rakyat dan keberlanjutan antar generasi. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan Lumajang akan semakin maju dan berdaya saing.

Sementara iu, sebagai dasar perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, Bupati Lumajan Indah Amerawati menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menyusun penjabaran visi pembangunan "Lumajang Amanah, Manusiawi dan Berkeadilan" ke dalam 8 misi pembangunan, 17 sasaran strategis, 8 strategi, dan 140 arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah.

“Arah kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi masyarakat Lumajang, mulai dari kemiskinan, ketimpangan layanan publik, hingga peningkatan daya saing daerah,” jelas Bunda Indah.

Melalui RPJMD 2025–2029, Pemkab Lumajang menargetkan transformasi menyeluruh di berbagai sektor, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.(Yd/red)

Editor : Redaksi