118 Ribu Warga Lumajang Belum Terlindungi JKN, Pemkab Minta Uluran Tangan Swasta

Lumajang - Capaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Lumajang masih jauh dari harapan. Per 1 Mei 2025, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mencapai 87,37 persen, tertinggal dari target nasional 98 persen. Lebih parah, tingkat keaktifan peserta hanya 65,52 persen—terpaut jauh dari ambang minimal 80 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.

 

Dalam rapat koordinasi percepatan UHC yang digelar di Ruang Mahameru, Rabu (21/5), Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkap fakta mengejutkan: lebih dari 118 ribu warga Lumajang belum memiliki perlindungan jaminan kesehatan. Situasi ini menempatkan Lumajang di peringkat ke-32 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam capaian UHC—salah satu dari 14 daerah yang belum menyandang status UHC.

 

“Anggaran sebesar Rp50,67 miliar sudah disiapkan melalui Dinas Kesehatan untuk membiayai peserta PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah),” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah. Namun, anggaran itu hanya mampu menambah sekitar 15.520 peserta hingga enam bulan ke depan. Total peserta yang dibiayai APBD tahun ini diperkirakan mencapai 126.599 jiwa, angka yang belum cukup menutup kekurangan yang ada.

 

Keterbatasan fiskal membuat Pemkab Lumajang harus berpaling ke pihak ketiga. Bupati pun secara terbuka mengajak BUMD, swasta, dan lembaga sosial untuk ikut menanggung beban pembiayaan warga tidak mampu. "Gotong royong jadi satu-satunya cara. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," tegasnya.

 

Mayoritas peserta JKN di Lumajang berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan sisanya berasal dari pekerja formal, informal, dan peserta mandiri. Namun, rendahnya tingkat keaktifan menjadi tantangan tersendiri.

 

Bagi Bunda Indah, percepatan JKN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah moral. Ia merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan setiap kepala daerah untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar aktif dalam program JKN.

 

Melalui forum koordinasi tersebut, Pemkab Lumajang menggulirkan inisiatif kolaborasi lintas sektor sebagai strategi menjawab keterbatasan anggaran. Para undangan disebut sebagai pionir kemitraan pembiayaan JKN yang ke depan akan diperluas cakupannya.

 

“UHC bukan soal persentase semata. Ini soal kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat,” tutup Bupati dengan nada tegas.

 

Jika kamu ingin versi lebih tajam atau kritis, saya bisa bantu kembangkan lagi (Ind/red).

Editor : Redaksi