Warga Masih Nekat Wisata ke Zona Bahaya Semeru, BNPB: Stop! Ini Bukan Tempat Liburan

Lumajang — Deputi I BNPB Bidang Sistem dan Strategi, Raditya Jati, menegaskan bahwa pengelolaan informasi yang akurat dan terstruktur menjadi kunci dalam penanganan darurat erupsi Gunung Semeru. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat yang digelar di Pendopo Kecamatan Candipuro, Minggu (23/11/2025).

 

Dalam arahannya, Raditya meminta pemerintah daerah memasang banner larangan wisata di kawasan terdampak. Kebijakan ini untuk memastikan masyarakat tetap aman dan tidak memasuki wilayah yang berpotensi berbahaya, serta agar proses pemulihan dan distribusi bantuan dapat berjalan tertib.

 

“Kawasan terdampak harus tetap steril dari aktivitas wisata. Saat ini fokus kita adalah keselamatan warga dan kelancaran layanan pengungsi,” ujarnya.

 

Raditya juga menyoroti pentingnya penguatan media center sebagai pusat koordinasi informasi publik. Dengan sistem komunikasi yang terintegrasi, kata dia, masyarakat, relawan, dan tim lapangan dapat memperoleh informasi secara jelas, cepat, dan terverifikasi.

 

“Informasi yang valid membantu semua pihak tetap terkoordinasi dan mendukung pelayanan pengungsi secara optimal,” tambahnya.

 

Penekanan ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Lumajang tidak hanya berfokus pada penyediaan logistik dan evakuasi, tetapi juga pada manajemen komunikasi risiko, keselamatan warga, serta distribusi informasi yang tepat sasaran.

 

Rapat evaluasi ditutup dengan komitmen bahwa seluruh operasi tanggap darurat akan diarahkan pada keselamatan, kenyamanan warga terdampak, serta koordinasi lintas pihak yang efektif, sembari memastikan informasi publik disampaikan secara bertanggung jawab dan akurat (Red).

Editor : Redaksi